Kotamobagu, BP2MI (23/3) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berkolaborasi membentuk jejaring kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, demi membangunkan kesadaran ideologis dan keberpihakan publik tentang posisi dan peran strategis Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi negara, khususnya dalam memberikan devisa negara. Untuk itu, BP2MI selama satu tahun terakhir secara konsisten dan berkelanjutan turun ke berbagai daerah.

Demikian disampaikan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, di hadapan sekitar 200 mahasiswa Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika (IKTGM) Kotamobagu dalam acara bertajuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Peningkatan SDM antara BP2MI dengan IKTGM sekaligus Seminar Nasional Pengembangan Karir di Aula IKTGM, Rabu (23/3/2022).

“Tercatat di Sulawesi Utara sudah 10 pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BP2MI.  Ini merupakan implementasi mandat UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa terdapat sembilan  kewajiban pemerintah provinsi di Pasal 40, ada 11 kewajiban Kabupaten/Kota di Pasal 41, dan Pasal 5 serta kewajiban Pemerintah Desa di Pasal 42." tutur Benny di hadapan Rektor IKTGM, Heriyana Amir, beserta para civitas akademik dan mahasiswa.

Benny menjelaskan, terbentuknya persepsi negatif publik tersebut tidak terlepas dari dominasi media yang seolah mengasosiasikan PMI dengan berita-berita duka seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak terbayar, dan pemutusan sepihak hubungan kerja karena bagi media 'bad news is good news'.

“Sosialisasi ini menjadi bagian untuk mempertanggungjawabkan moral yang dimulai dari perubahan paradigma dan mindset dengan melakukan sedikit operasi kecil atas penyumbatan kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap PMI yang masih buruk," ungkapnya.

Padahal, sambung Benny, fakta lapangan memperlihatkan para PMI yang menjadi perhatian bias media tersebut mayoritas adalah PMI korban penempatan ilegal.

“Mereka adalah pejuang keluarga. Belum tentu kita sehebat mereka. Untuk masa depan keluarga, mereka berani meninggalkan kampung halaman dan negara. Hebatnya, mereka bekerja dan memberikan 159,6 triliun sumbangan devisa ke negara, sumbangan terbesar kedua setelah sektor migas”, tegas Benny. 

Selain itu Benny memberikan kritik keras kepada institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang kurang menaruh perhatian terhadap kapasitas dan kesiapan mahasiswanya dalam menghadapi dunia kerja.

"Untuk apa setiap tahun memproduksi lulusan akademik namun tidak bisa memastikan mereka dapat pekerjaan atau tidak? Oleh karenanya, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan semangat adik-adik IKTGM untuk menangkap peluang kerja luar negeri semaksimal mungkin," ucapnya.

Benny memaparkan, banyak negara yang membuka lowongan pekerjaan resmi dengan gaji yang tinggi. Sebagai contoh, pada periode 2019-2024 Jepang membutuhkan 70.000 PMI dengan standar gaji untuk tenaga perawat dari 34 sampai 40 juta rupiah. Namun dari peluang tersebut hanya diisi 4.000 PMI. 

"Ayo tangkap peluang kerja ini. Apalagi ada fasilitasi pembiayaan untuk modal sebelum bekerja yaitu KUR PMI dengan bunga 6 persen dengan plafon 100 juta,” seru Benny.

Dalam kesempatannya, Heriyana Amir sangat mendukung dan menyambut acara tersebut dengan penuh antusias.

"InsyaAllah anak-anak kami bisa go internasional. Ini peluang emas kami, seminar kesehatan sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. InsyaAllah, kerjasama ini akan terintegrasi sampai anak-anak bisa berangkat ke Jepang, Korea, Jepang, dan Jerman sebagai caregiver", pungkas Heriyana.*(Humas/RMA/MIF/MH)

-