Jakarta, KPPMI/BP2MI (14/11) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk membahas peran strategis pemerintah daerah dalam optimalisasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Kamis (14/11/2024) di Kantor Kemendagri, Jakarta. 

Kata Menteri Karding, banyak komitmen dan kolaborasi yang harus ditindaklanjuti terutama terkait dengan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia baik dalam konteks peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pelindungan serta pelatihan vokasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Ada beberapa hal, salah satunya bagaimana mendorong pemerintah desa dan perangkat desa agar tetap aware terhadap warganya yang akan bekerja ke luar negeri. Karena rata-rata salah satu pangkal permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia berawal dari tahap perekrutan", jelasnya.

Kedua, lanjut Kading, ia berharap daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih dapat mengalokasikan anggarannya untuk pembiayaan program pelatihan bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan pemberdayaan pasca penempatan.

"Kemudian yang ketiga, kita ingin ke depan bersama-sama untuk ikut menutup celah jalur-jalur yang sering dilintasi penempatan ilegal agar praktik penyelundupan orang atau perdagangan manusia bisa dicegah", tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Tito mengatakan, bahwa pelindungan menyeluruh Pekerja Migran Indonesia memang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah. 

"Saya selaku pembina pemerintahan daerah, Mendagri, kami juga mengkoordinasikan upaya yang harus dilakukan pemda terutama yang menjadi kantong-kantong PMI mulai dari pemerintah desa", tuturnya.

Sebagai langkah konkret, sambung Tito, Kemendagri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI)/BP2MI akan membuat MoU tentang teknis-teknis yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.

 "Kita akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Dilanjutkan setelah pilkada kami akan mengundang Kada secara fisik", pungkasnya.

Turut hadir para Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla beserta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama KPPMI/BP2MI. *(Humas)

--