Jakarta, KPPMI (12/11) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta terima kunjungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) Republik Indonesia pada Selasa, (12/11/2024).

Koordinator Bidang Politik Luar Negeri KemenPPN/Bappenas, Nourma, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk melakukan penyusunan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, khususnya terkait program prioritas pelindungan WNI di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.

“Kasus WNI di Luar Negeri dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan. Kasus WNI sejalan dengan jumlah migrasi yang juga naik,” ucapnya.

Menurut Nourma, keinginan WNI untuk ke luar negeri tidak bisa dibatasi, karena banyak faktor penarik, baik dari segi pendidikan hingga pekerjaan. Kedatangan Kementerian PPN/Bappenas ini, lanjutnya, ingin melakukan penajaman penyusunan RPJMN untuk 5 tahun ke depan.

“Kami perlu dengar insight dari operator BP3MI DKI Jakarta yang benar-benar in-touch dengan pekerja migran yang akan berangkat bekerja ke luar negeri,” ujarnya.

Koordinator Bidang Ketenagakerjaan KemenPPN/Bappenas, Iqbal, mengungkapkan bahwa tim mereka ingin belajar lebih dalam sekiranya ada potensi masalah yang kemungkinan bisa terjadi agar terbentuk upaya mitigasinya.

“Kami telah mengklasifikasikan kendala PMI yaitu kebijakan tata kelola pelindungan, pelayanan publik terpadu seperti tersedianya Consular Service Charter, diplomasi pelindungan, dan kebijakan tata Kelola pelindungan,” ungkap Iqbal.

Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes. Pol. Duhri Akbar Nur, menyambut baik kunjungan tersebut dengan harapan dapat terbentuk kebijakan yang berbasis fakta dan data yang kredibel dan relevan.

“Kami harapkan dari diskusi ini kita dapat melakukan kurasi permasalahan kasus yang dialami oleh PMI dan menghasilkan kebijakan perencanaan yang substantif dan berpihak kepada PMI,” ungkap Duhri.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian kendala terkait dengan adanya benturan kebijakan yang mungkin bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan perencanaan, seperti kebijakan penanganan kepulangan PMI Sakit, pencegahan PMI nonprosedural, dan juga remitansi.
(Humas/BP3MI DKI Jakarta/timmediabp3mijkt/DR)

---