MATARAM, BP3TKI – Bagi BP3TKI Mataram, tahun 2016 sarat dengan pelaksanaan berbagai kegiatan. Baik yang bersifat internal dan berbagai program pusat. Selain itu juga disibukkan dengan pengurusan TKI yang wafat maupun selamat akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Rabu, 1 November 2016.

BP3TKI Mataram dipercaya menjalankan beberapa program pusat seperti Upgrading Skill Tenaga Kesehatan. Program ini dinamakan program “Wanita Indonesia Hebat” serta merupakan kerjasama antara BNP2TKI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program itu, kata Kepala BNP3TKI Mataram, Mucharom, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kesehatan di Provinsi NTB. Diakhir kegiatan dilakukan uji kompetensi dan peserta yang lulus layak bekerja ke luar negeri. Mereka kemudian akan   ditempatkan di beberapa negara penempatan, diantaranya Saudi Arabia dan Taiwan dengan mekanisme penempatan P to P ( Private to Private).

Kami juga menangani kasus TKI dalam jumlah yang sangat berarti. Jumlah kasus TKI yang ditangani sebanyak 573 kasus dimana 353 kasus diantaranya telah diselesaikan dan 221 kasus dalam proses penyelesaian. Sementara kasus yang sangat mendapat perhatian adalah kasus peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Nongsa Batam yang membawa penumpang sebanyak 101 orang, dimana 98 orang diantaranya adalah WNI yang bekerja di Malaysia secara non prosedural.

Menurut Kepala BP3TKI Mataram, dalam musibah kapal tersebut, WNI asal NTB berjumlah 66 orang dengan rincian 45 orang selamat dan 21 orang meninggal dunia. Peristiwa ini sangat menghebohkan sehingga mendapat perhatian khusus dari BNP2TKI dan DPR RI.

BP3TKI Mataram bergerak cepat segera setelah musibah terjadi. Kami mengirim tim ke Batam hingga proses pemulangan korban ke daerah asal dengan koordinasi yang apik bersama Disnaker Provinsi NTB, Disnaker Kab/kota serta Disdukcapil Provinsi NTB, lanjutnya.

“Dilaksanakan juga program rutin berupa, pelayanan penempatan seperti PAP dan e-KTKLN, pelaksanaan sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemetaan Potensi CTKI, Online system hingga pelayanan perlindungan seperti pemulangan TKI bermasalah, penyelesaian kasus, Bimtek Pemberdayaan TKI Purna dan lain sebagainya.”.

Berdasarkan data penempatan TKI ke luar negeri, BP3TKI Mataram sepanjang tahun lalu telah menempatkan sejumlah 22.902 orang TKI ke luar negeri dengan rincian laki-laki berjumlah 22.537 orang, sedangkan perempuan berjumlah 365 orang. Penempatan didominasi sektor formal ke negara Malaysia dengan jabatan sebagai pekerja ladang kelapa sawit. Sementara daerah asal pengirim TKI terbanyak masih berasal dari kabupaten Lombok Timur dengan jumlah TKI 12.262 orang.

Untuk data remittansi, hingga bulan November 2016 data yang diperoleh dari Bank Indonesia sejumlah Rp.348.599.313.850 dengan negara pengirim terbesar adalah Arab Saudi sejumlah Rp. 17.552.643.715, lanjutnya.

Terkait dengan penanganan kasus, kata Mucharom, jumlah kasus TKI yang ditangani mencapai 573 kasus dimana 353 kasus diantaranya telah diselesaikan dan 221 kasus masih dalam proses penyelesaian. Kasus yang sangat mendapat perhatian adalah tenggelamnya kapal yang membawa TKI dari Johor Bahru di perairan Nongsa, Batam pada pukul lima pagi, Rabu, 1 November 2016.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan TKI Purna sepanjang tahun 2016 dilaksanakan sebanyak dua paket dengan konsentrasi kegiatan industri jasa pengelasan. Pemberdayaan dilaksanakan di Mataram dengan melibatkan peserta masing-masing 25 orang sehingga total peserta yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 50 orang.

Deportasi sepanjang tahun 2016 juga cukup signifikan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan BP3TKI Mataram, deportasi yang difasilitasi oleh BP3TKI sebanyak 189 orang. Dengan rincian TKI-B sebanyak 107 orang, TKI sakit 25 orang dan wafat 57 orang. Sedangkan deportasi yang difasilitasi Disnaker Prov. NTB berjumlah 2.704 orang.

BP3TKI Mataram juga melaksanakan program poros sentra layanan TKI terintegrasi Daerah  Asal Provinsi NTB. Kegiatan ini dimulai dengan Forum Group Discussion (FGD)  pada tanggal 24 Agustus 2016, serta ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNP2TKI, KPK, Pemerintah Prop. NTB, 6 Bupati yakni Bupati Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Kab. Sumbawa serta Kab. Bima dan beberapa stakeholder lainnya pada tanggal 08 November 2016. Salah satu bentuk dari  Program ini adalah berdirinya Layanan Terpadu Satu (LTSP)  di 6 lokasi yang yang merupakan kantong TKI di Prop. NTB. Lokasi tersebut berada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Kab. Sumbawa dan Kab. Bima.

Menurut Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom diharapkan pada 2017, penempatan TKI asal NTB dapat meningkat seiring dengan keberadaan LTSP di masing-masing kabupaten yang merupakan kantong TKI. (BP3TKI Mataram/Sjr/DH).

==========================================

-