BNP2TKI, Jakarta (14/6/2019)__ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)  menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Pembahasan RKA/L dan RKP/L Tahun 2020, Rabu (12/6) di Ruang Rapat Komisi IX. Gedung Nusantara I Lantai 1, DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ichsan Firdaus, ini berlangsung sejak pukul 14.30 WIB-16.15 WIB.

Hadir dalam RDP ini Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid beserta para jajarannya, termasuk di antaranya Sekretaris Utama, Tatang Budie Utama Razak, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono, dan Deputi Perlindungan, Anjar Prihantoro.

Nusron Wahid memaparkan antara lain tentang Pagu Indikatif BNP2TKI Tahun 2020, profil anggaran BNP2TKI selama empat tahun terakhir dari tahun 2015-2019, penjelasan mengenai realisasi anggaran, serta usulan anggaran tahun 2020 untuk badan baru yang akan terbentuk. Seperti telah diketahui, BNP2TKI akan berganti menjadi badan baru sebagai bentuk realisasi UU No. 18 Tahun 2017 yang akan diturunkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Saat ini sedang dibuat struktur organisasi badan baru yang akan terbentuk. Diharapkan Perpres sudah selesai secepatnya, sehingga struktur organisasi tersebut sudah bisa diterapkan pada bulan Agustus 2019,” ungkap Nusron.

Pihak Komisi IX DPR RI menanggapi pemaparan Kepala BNP2TKI mengenai usulan anggaran tahun 2020 ini dengan baik, terlebih dengan adanya perubahan struktur organisasi BNP2TKI, maka ada penambahan program kerja yang bisa membuat penambahan anggaran. ** (Humas/Berita: May/Foto: Agrit/Video: Lily)

-