Nunukan, BP2MI (2/6) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) beserta tim dari BP2MI Pusat, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kaltara, dalam rangka monitoring penanganan deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada Rabu (1/6).

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Setda Kab. Nunukan, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0911, Kapolres Nunukan, Satgas Pamtas Yon Armed 18/K, Kadisnakertrans Kab. Nunukan, Kepala Imigrasi, Bea Cukai, Kepala KSOP, dan Kepala KPPN. 

Selain ramah tamah dan pembahasan deportasi PMI, pertemuan tersebut juga dilaksanakan pemberian plakat “Apresiasi BP2MI atas Dukungan Pelindungan PMI oleh Pemda Nunukan, Instansi Vertikal Pemerintah, dan TNI/POLRI”.

Kepala UPT BP2MI Wilayah Kaltara, Kombespol F. Jaya Ginting, menyatakan apresiasinya kepada Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, serta Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Brigjen Pol. Adeni Muhan Daeng Pabali; dan Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali, untuk menghadiri kegiatan diskusi dan pemberian penghargaan ini.

“Terima kasih kepada Bupati Laura, Direktur Muhan dan Inspektur, di tengah kesibukan masing-masing dapat turut hadir juga, untuk menyambut saudara kita, para PMI yang akan tiba besok di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dari Tawau Malaysia,” ujar Jaya Ginting.

Bupati Nunukan dalam penjelasannya tentang deportasi, menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Instansi Vertikal selalu kompak dengan BP2MI, terutama kepada UPT BP2MI Wilayah Kaltara.

“Tentunya ada banyak, bahkan ribuan PMI yang akan dideportasi. Sarana dan prasarana kami sangat terbatas, serta masih dalam situasi pandemi, maka pembagian kepulangan dilakukan. Kita terus berkomunikasi dengan pihak Konsulat Tawau, untuk menjamin kelancaran proses pemberangkatan PMI oleh Konsulat Tawau, dan penerimaan PMI oleh Nunukan,” tutur Bupati Laura.

Inspektur BP2MI, Firdaus Zazali menyatakan bahwa, paparan dari Bupati Laura akan menjadi masukan-masukan untuk disampaikan kepada pimpinan pusat, maupun kementerian/lembaga yang terkait.

“Pemda maupun Instansi Vertikal diharapkan dapat tetap solid bersatu, dalam memperbaiki tata kelola penempatan maupun pelindungan PMI, khususnya di daerah Nunukan ini,” tutupnya. * (Humas/UPT BP2MI Wilayah Kalimantan Utara/BJG)

-