Cianjur, BP2MI (8/3) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menggelar Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/3).

Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Ahnas, menyebutkan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan perubahan nomenklatur Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Indonesia, kini pemerintah lebih kuat dalam memberikan pelindungan.

"Pemerintah jadi memberikan pelindungan maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia. Langkah-langkah penting yang dilakukan bahwa UU No.18 Tahun 2017 mengamanatkan kepada kita semua, dari pusat hingga daerah dibagi habis dalam memberikan pelindungan maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia," ujar Ahnas.

Ahnas menegaskan, bahwa dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, BP2MI memerlukan dukungan dari masyarakat.

"Pemerintah dan masyarakat ini perlu bekerja sama dalam memberikan pelindungan kepada pekerja migran indonesia. BP2MI tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus melibatkan berbagai pihak," imbuhnya.

Selanjutnya, Kepala Pusat Data dan Informasi, Devriel Sogia, menyebutkan dari tahun 2022 hingga 2023, telah terjadi peningkatan jumlah pencegahan penempatan ilegal pekerja migran.

"Tahun 2022 baik di pusat bersama pihak Polisi, TNI, semua pihak yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mencegah keberangkatan ilegal korban TPPO sebanyak 706 orang. Tahun 2023 lebih nyata lagi, pemerintah berhasil mencegah 9.410 orang. Semakin banyak pemerintah mencegah TPPO agar tidak ada lagi penempatan ilegal ke luar negeri, tutur Devriel.

Devriel juga turut menyampaikan pentingnya menjadi pekerja migran yang prosedural.

"Kepulangan dari Cianjur sudah 1.431. Kalau ibu-ibu perginya resmi, pada saat sakit pasti akan kita bantu pemulangannya sampai daerah asal," pungkasnya. **(Humas/MSA)

-