Jakarta, BP2MI (1/5) - Presiden RI Joko Widodo dorong Kementerian/Lembaga untuk berikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah kembali ke tanah air dan yang masih di luar negeri dengan memastikan PMI yang masih di luar negeri mendapatkan bantuan logistik, sehingga para PMI pada posisi tetap terlindungi.

Hal ini disampaikan Presiden RI, Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) melalui video conference mengenai Mitigasi Dampak COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan, pada Kamis (30/4), yang dihadiri oleh segenap jajaran Kabinet Kerja.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sangat mendukung dan akan mengupayakan pelayanan dan pelindungan bagi PMI dapat diberikan secara maksimal di masa pandemi COVID-19 ini. 

Untuk PMI yang telah kembali ke tanah air maupun yang gagal berangkat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan akan memasukan para PMI tersebut ke dalam program Kartu Pra Kerja secara bertahap dan bergelombang dalam waktu 4-5 minggu ke depan.

Upaya mitigasi lain yang juga didorong oleh Presiden RI adalah memperluas lapangan pekerjaan bagi pekerja yang di-PHK di tanah air, termasuk PMI, dengan mendorong Kementerian/Lembaga mengubah program padat alat menjadi padat karya, sehingga akan lebih banyak lagi penyerapan tenaga kerja. Terlebih BP2MI memprediksi data kepulangan PMI yang akan habis masa kontraknya di bulan Mei-Juni sebesar 34.300 orang dari berbagai negara penempatan.

"Atas arahan Presiden dalam ratas tersebut, BP2MI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya untuk terus memberikan pelindungan yang terbaik kepada PMI," papar Benny.*** (Humas/SD)