Palu, KemenP2MI (16/05) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah mendampingi Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian P2MI/BP2MI dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Pertemuan ini membahas rencana pembentukan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat, (16/05/2025) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Poso.

Syahrur selaku Kepala Disnakertrans Kabupaten Poso, menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja dari jajaran Kementerian P2MI.

Sementara itu, Kepala Biro OSDM, Riswan menyampaikan beberapa arahan Menteri P2MI, termasuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pencegahan penempatan PMI nonprosedural, serta pentingnya pembentukan P4MI di Kabupaten Poso.

“Kita memberikan pelindungan kepada masyarakat pada tiga tahapan, yaitu sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Salah satu upaya pencegahan PMI nonprosedural adalah dengan terus melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat,” ujar Riswan.

Riswan menambahkan bahwa pembentukan P4MI di Kabupaten Poso menjadi penting mengingat meningkatnya jumlah penempatan PMI dari daerah tersebut.

P4MI diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), pelindungan PMI, hingga pemberdayaan PMI purna.

“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain melalui penerbitan rekomendasi dari Bupati kepada Gubernur, penyediaan gedung dan sarana-prasarana, serta penyiapan SDM yang akan memberikan pelayanan di P4MI,” tambah Riswan.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemda Kab. Poso, Sukimin menyambut baik inisiatif dari Kementerian P2MI. Ia menyatakan akan menindaklanjuti rencana tersebut, termasuk mendalami bentuk rekomendasi yang perlu disiapkan serta melakukan koordinasi terkait aset gedung untuk P4MI.

“Ini merupakan kabar baik bagi kami. Semoga rencana ini dapat segera direalisasikan dan berjalan lancar, agar dapat mempermudah para calon PMI dari Poso yang akan bekerja di luar negeri,” ujar Sukimin.

Lebih lanjut, Riswan berharap agar Pemerintah Kabupaten Poso dapat mempertimbangkan pembentukan Perusahaan Daerah untuk mendorong penempatan PMI yang lebih terstruktur, mengingat potensi besar masyarakat Poso yang terampil dan profesional.

Melalui pertemuan ini, Kementerian P2MI bersama Pemerintah Kabupaten Poso dan Disnakertrans Poso berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam tata kelola pelindungan PMI serta menyiapkan calon PMI yang terampil dan profesional dari Kabupaten Poso. **(Humas/BP3MI Sulteng)

-