Friday, 29 March 2024

Berita

Berita Utama

DPR RI Kembali Tegaskan Terima Sepenuhnya Usulan Kebutuhan Anggaran BP2MI TA 2022

-

00.08 26 August 2021 1945

DPR RI Kembali Tegaskan Terima Sepenuhnya Usulan Kebutuhan Anggaran BP2MI TA 2022

Jakarta, BP2MI (26/8) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pimpinan Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa pada intinya Komisi IX DPR RI menerima penjelasan usulan pagu anggaran BP2MI untuk tahun 2022.

"Untuk tahun 2021, dengan anggaran yang hanya sekitar Rp 381 miliar, dipotong lagi untuk kebijakan refocusing pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar sekitar Rp 64 miliar, padahal BP2MI memiliki tanggung jawab yang besar. Karena itu untuk tahun 2022, pada intinya kami menerima usulan pagu anggaran yang diajukan," ungkap Nihayatul. 

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengucapkan terima kasih dan memberikan rasa hormat terhadap hal tersebut. Benny menjelaskan keadaan postur pagu anggaran BP2MI tahun 2022 tergolong tidak sehat karena pengeluaran operasional lebih besar dibanding non operasional. 

"Agar menjadi ideal, BP2MI berikhtiar menuju kebutuhan anggaran yang sehat pada tahun 2022. Dengan anggaran yang sehat, kami merencanakan peningkatan target output prioritas nasional, penguatan kegiatan prioritas BP2MI, peningkatan dukungan manajemen dan kesekretariatan, juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di pusat dan daerah," jelas Benny. 

Adapun beberapa kegiatan prioritas BP2MI yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, menjadikan PMI sebagai VVIP (Very Very Important Person), modernisasi sistem pendataan secara terpadu, pembebasan biaya penempatan, pembenahan tata kelola PMI sea-based, penguatan skema penempatan PMI yang terampil dan profesional, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga, serta peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholders.

"Dengan kondisi keuangan BP2MI saat ini, tidak akan membuat kami  mengeluh dalam mengerjakan tanggung jawab kami. Misalnya salah satu prioritas BP2MI saat ini adalah meningkatkan PMI terampil profesional, dibuktikan kami sudah menjalin kerja sama dengan Universitas Terbuka dan Universitas Kristen Indonesia, dan akan menyusul universitas lainnya. Kami juga ingin menjadikan PMI sebagai VVIP, sehingga kami memfasilitasi kepulangan PMI sampai ke kampung halaman masing-masing, termasuk biaya makan, alat kebersihan, kebutuhan pribadi, juga tes antigen dan PCR," lanjut Benny. 

Beberapa anggota Komisi IX DPR RI yang mengikuti rapat secara onsite dan virtual, memberi tanggapan dukungan kepada BP2MI. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi IX DPR RI, Anas Thahir, bahwa ia turut menyarankan peningkatan pendidikan PMI menjadi lulusan sarjana untuk memperbaiki kualitas PMI.

Benny juga menjelaskan apa saja capaian kinerja BP2MI pada tahun 2021, termasuk di antaranya pencegahan penempatan ilegal PMI di 14 lokasi yang berhasil menyelamatkan 193 calon PMI, launching Command Center BP2MI dalam rangka modernisasi sistem menuju big single data PMI, launching pembebasan biaya penempatan PMI melalui KTA dan/atau KUR PMI, kerja sama program G to G Jerman, pelatihan kewirausahaan bagi purna PMI sebanyak 573 PMI di berbagai daerah, juga sosialisasi dan koordinasi dengan Pemda terkait pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

"Dengan dukungan dari DPR RI, kami tidak merasa sendiri dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Dukungan politik anggaran Komisi IX DPR RI menjadi kunci keberhasilan BP2MI dalam mendorong kebutuhan anggaran yang sehat," tutup Benny. ** (Humas/MIT/cie)