Jakarta, BP2MI (9/5) - Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SSPP BP2MI) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD), pada Rabu (9/5/2024).

Bertempat di Hotel Vasaka Jakarta Timur, FGD tersebut dihadiri para stakeholder seperti Kemenlu-RI, Kemnaker-RI, Non Govermental Organization (NGO), para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) beserta para asosiasi tenaga kerja Indonesia, untuk untuk megevaluasi Keputusan Kepala (Kepka) BP2MI tentang Struktur Biaya Penempatan di Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Dan Timur Tengah, Irjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana membuka FGD dengan menyatakan bahwa dalam kunjungan dinas ke Jerman minggu lalu, sudah banyak negara-negara Eropa yang membuka peluang kerja bagi pekerja migran.

“BP2MI bersama GIZ/BA melalui program Triple Win Jerman, telah berhasil merintis dan meraih peluang kerja tersebut di bidang keperawatan. Sampai dengan tahun 2024 ini, ratusan Pekerja Migran Indonesia dengan keahlian keperawatan dan Bahasa Jerman telah ditempatkan di sana,” ujarnya.

Hal ini, menurut Irjen Ketut, harus diimbangi dengan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta regulasi turunannya, khususnya pada pasal yang memuat tentang struktur biaya.

“Tren penempatan Pekerja Migran Indonesia di Eropa dan Timur Tengah semakin tinggi dan akan bertambah tiap tahunnya. Tetapi para stakeholder masih belum satu suara tentang definisi struktur biaya, khususnya pada pembebasan biaya penempatan. Pertemuan ini diharapkan menjadi ajang diskusi menentukan teknis dan langkah-langkah berikutnya untuk mencapai kesepakatan, apa saja yang termasuk dalam struktur pembiayaan Calon Pekerja Migran Indonesia,” pungkasnya.

Koordinator Fungsional Balkan, Direktorat Eropa II, Kementerian Luar Negeri RI, Dian Priheryanti Havid kemudian memaparkan tiap-tiap negara Eropa selain Jerman yang membuka peluang kerja. Diantaranya adalah, Denmark, Rumania, Moldova, Serbia, Kroasia, dan Turki.

“Akibat krisis dari pandemi lalu, Eropa membuka diri untuk memulihkan ekonomi dalam peta geopolitik internasional. Melalui sektor hospitality, keperawatan, pertanian, konstruksi dan lain sebagainya, peluang kerja terbuka sampai dengan ratusan posisi. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi masyarakat usia produktif dalam negeri,” ungkap Dian.

Koordinator Bidang Pembinaan Kelembagaan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Abdul Karim menambahkan bahwa, evaluasi pembebasan biaya harus dapat dipahami, paling tidak oleh stakeholder dalam negeri dahulu, karena tiap-tiap negara tersebut mempunyai skema migrasi masing-masing.

“Ada yang melalui perjanjian bilateral, ada yang bersifat pasar bebas, ada pula yang belum terbentuk jenis kemitraannya. Namun yang perlu disoroti, definisi pembebasan biaya penempatan harus betul-betul dikaji dan dievaluasi, karena negara-negara tersebut punya yurisdiksi yang berbeda-beda. Pembebasan biaya di Indonesia belum tentu berlaku di negara-negara tersebut,” ujar Abdul. (Humas)

-