Jakarta, BP2MI (12/10) - Kesamaan budaya, demografi dan faktor ekonomi membuat negara-negara penempatan di kawasan Timur Tengah menjadi negara favorit para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja. Menjajaki potensi peluang kerja di kawasan ini, BP2MI menggelar Focus Group Discussion di Hotel Harris, Jakarta (12/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP2MI dan jajarannya dan diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sekolah kesehatan, sekolah pariwisata, serta asosiasi-asosiasi terkait Pekerja Migran Indonesia.

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan TImur Tengah, Irjen Pol. Achmad Kartiko mengatakan, adanya output berupa informasi peluang kerja baru di kawasan Timur Tengah terutama pada bidang kesehatan dan hospitality. Keduanya merupakan sektor favorit penempatan di kawasan Timur Tengah.

"Aksinya perlu di tindak lanjut padu padan antara suplai dan kebutuhan yang tersedia. Sehingga akan tercipta peluang kerja yang baru," ujarnya 

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, semoga FGD ini juga menjadi keputusan strategis yang memperkuat sistem penempatan dan pelindungan PMI di kawasan Timur Tengah. 

Menurut Benny, para CPMI yang berangkat secara tidak resmi adalah mereka yang berpotensi untuk mengalami berbagai macam eksploitasi mental, kekerasan fisik, pelanggaran kontrak kerja, pelecehan seksual dan cacat dan bahkan kehilangan nyawa.

“Belum lama ini, saya melakukan penggerebekan di salah satu penampungan di Bekasi. Ada 161 anak bangsa yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah secara illegal. Ini adalah tindakan keji dan serakah para sindikat perdagangan orang. Negara mendukung keinginan anak-anak bangsa untuk meraih peluang kerja di luar negeri. Akan tetapi di sisi lain kita juga harus memerangi kejahatan para sindikat perdagangan orang ini," jelasnya.

Benny menambahkan, psara sindikat ini adalah kumpulan orang yang dilindungi oleh oknum-oknum di institusi institusi kenegaraan yangmemiliki atribut atribut kekuasaan. Oleh karena itu, negara tidak boleh takut untuk memerangi tindak kejahatan ini dan sudah seharusnya perang melawan sindikat perdagangan orang  menjadi prioritas bersama kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

”Terkait ketersediaan tenaga kerja, kami mengundang perwakilan dari sekolah kesehatan, asosiasi kesehatan, sekolah pariwisata, serta asosiasi-asosiasi terkait PMI. Diharapkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan manfaat dalam bentuk informasi potensi peluang kerja seperti negara tujuan penempatan. Skema penempatan, jenis jabatan dan ketersediaan SDM, persyaratan kerja, gaji dan fasilitas bahkan demografi dan bahasa. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah dalam penempatan PMI," imbuhnya. 

Benny berharap, FGD ini dapat menghasilkan sinergi lintas institusi yang baik. Serta menghasilkan kolaborasi yang semakin kuat antar elemen Kementerian, Lembaga, Institusi dan Asosiasi terkait. 

"Kita yang hadir dalam bentuk apapun saat ini dapat berkontribusi signifikan dalam upaya Penempatan dan Pelindungan PMI,” tutup Benny.** (Humas/MJV/BJG)