Kendari, BP2MI (19/05) -  Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara (BP3MI Sultra) terima kunjungan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, di kantor BP3MI Sultra, Kendari, Kamis (16/05/2024).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Haswan Rahim mewakili Pemerintah Kab. Wakatobi, menyatakan jika keseriusan dalam pelindungan pekerja migran di daerahnya kian terlihat. Ia kemudian menyampaikan kegiatan diseminasi informasi peluang kerja ke luar negeri di lingkungan daerah Wakatobi yang dilaksanakan selama ini.

“Dari seluruh kegiatan sosialisasi pelindungan pekerja migran Indonesia yang direncanakan, Pemkab sudah melaksanakan 2 paket kegiatan di Kec. Wangi-Wangi dan Kec. Wangi-Wangi Selatan. Kemudian paket ke-3, Insya Allah pada bulan Juli akan dilaksanakan di Kec. Kaledupa,” ujarnya.

Haswan kemudian apresiasi BP3MI Sultra yang menjadi narasumber pada 2 kegiatan sosialisasi sebelumnya. Menurutnya, sosialisasi pelindungan pekerja migran Indonesia dimulai dari penyampaian pemahaman dasar dahulu, seperti apa itu Pekerja Migran Indonesia, serta apa itu penempatan resmi.

“Dokumen apa saja yang dipersyaratkan oleh pekerja migran Indonesia? Informasi seperti itu yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat. Tanpa info tersebut, Calon Pekerja Migran Indonesia yang kurang terinfo hanya tahu berangkat saja,” ungkapnya.

Menurut Haswan, Wakatobi sudah terkenal dengan masyarakatnya yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Bahkan kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya untuk anak laki-laki yang baru lulus SMA untuk merantau ke Malaysia atau Singapura.

“Selain dorongan untuk mencari kehidupan, alasan kuat mereka merantau karena ajakan keluarga yang tiba di sana terlebih dahulu. Mereka pun berani mengarungi lautan dengan berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke Malaysia atau Singapura,” tutur Haswan.

Kepala BP3MI Sultra, La ode Askar, merespons baik kunjungan Kadis Haswan ke BP3MI Sultra. Menurutnya, Wakatobi adalah salah satu prioritas BP3MI Sultra untuk menangani Pekerja Migran Indonesia non prosedural. Bahkan imbuhnya, hampir setiap bulan warga Wakatobi selalu ada yang dideportasi kembali ke Indonesia.

“Tidak mudah untuk menjangkau wilayah Wakatobi yang terdiri banyak pulau, jadi kita harus membuka komunikasi, dan intens berkoordinasi antar-lembaga, bahkan sampai pada ujung tombak pemerintahan desa/kecamatan, aparat desa dan tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ucap La Ode Askar.

Lanjutnya, pada tahun 2024 ini, ada beberapa daerah yang akan menindaklanjuti hasil MoU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,  beberapa diantaranta yaitu Kab. Muna Barat, dan Kab. Buton.

“Besar harapan kita, daerah lain yang sudah teken MoU segera menindaklanjutinya dengan melaksanakan sosialisasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” tutup La Ode Askar. (Humas/BP3MI Sulawesi Tenggara)

-