Jakarta, BP2MI (24/2) – Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, melakukan rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk menindaklanjuti komitmen Menko Perekonomian, mengenai pemanfaatan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung Loka Jenggala, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Diterima oleh Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN , Raden Pardede, Kepala BP2MI menyampaikan rincian data pengajuan beserta data PMI skema Government to Government (G to G) Korea Selatan yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Rencananya, PMI sebanyak 6.375 orang ini yang akan diberi bantuan dana PEN.

“Untuk calon PMI G to G Korea Selatan yang tertunda per tanggal 24 Februari 2022 sejumlah 7.196 orang, dikurangi 821 orang yang telah diberangkatkan, sehingga tersisa 6.375 orang. Kami ingin serius membantu pembiayaan yang tertunda ini, mencakup biaya premilinary training, karantina dalam negeri, PCR, dan karantina luar negeri. Dimohonkan bantuan dana PEN sebesar Rp126.664.125.000 untuk sebanyak 6.375 CPMI,” ungkap Benny.

Hal ini ditanggapi positif oleh Kemenko Perekonomian yang berjanji akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenko Perekonomian, Made Arya Wijaya, bahwa Kemenko Perekonomian akan mengakomodir usulan terkait dana PEN ini.

“Dari sisi urgensi, sudah jelas urgensinya karena untuk penguatan pemulihan ekonomi, yang terfokus kepada terciptanya lapangan kerja. Yang perlu menjadi perhatian nanti hanyalah rincian satuan biayanya agar tidak terjadi selisih dari jumlah anggaran. Dari risalah rapat ini akan kami buat rujukan untuk mengalokasikan dana tersebut,” jelas Made.

Kepala BP2MI menyampaikan apresiasi terhadap tanggapan positif dari Kemenko Perekonomian. Benny menekankan bahwa pemanfaatan dana PEN ini merupakan upaya negara untuk melindungi PMI.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara, salah satunya dengan memutus mata rantai ijon rente yang masih merajalela. Mimpi ribuan calon PMI ini bisa hilang setelah menunggu selama dua tahun. Ini tugas negara untuk menyelamatkan mereka. Sebelumnya untuk 821 PMI yang berangkat bisa menggunakan fasilitas KTA dari BNI, namun itu pun belum maksimal. Karena itu, kami mengapresiasi kebijakan Kemenko Perekonomian yang kami anggap revolusioner dan progresif yaitu kebijakan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ungkap Benny.

Ditambahkan juga oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Mohammad Rudy Salahuddin, yang hadir secara virtual, bahwa ada satu hal yang menjadi perhatian Kemenko Perekonomian, yaitu terkait biaya karantina luar negeri.

“Jika bisa hal ini dibicarakan kembali karena penempatan ini adalah G to G, sehingga seharusnya menjadi beban pemberi kerja. Maksudnya agar kita tidak kehabisan biaya di bagian ini karena komponen biayanya paling besar,” jelas Rudy.

Kepala BP2MI sependapat dengan Rudy. Benny mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait hal ini.

“Kami akan berkoordinasi untuk meminta bantuan Kemlu menyampaikan maksud ini kepada pihak Korea Selatan. Info terbaru, untuk saat ini karantina di Korea Selatan menjadi tujuh hari, dari yang sebelumnya 12 hari. Semoga ke depannya keadaan akan semakin membaik sehingga masa karantina semakin berkurang,” jelas Benny.

Di akhir rapat, Made menyampaikan bahwa ada arahan langsung dari Menko Perkonomian, Airlangga Hartarto, untuk mendukung pemanfaatan dana PEN untuk PMI, sehingga ke depan akan ada tindakan teknis. ** (Humas/MIT/AA)

-