Jakarta, BP2MI (24/6) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat kunjungan dari anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Christina Aryani, Jumat (24/6/2022) pagi tadi.

Kehadiran Legislator Dapil II DKI Jakarta, diterima langsung Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Christina diajak melihat langsung Command Center BP2MI yang merupakan pusat data para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kita dapat melihat langsung data-data yang disajikan di Command Center, mulai dari detail pekerjaan hingga tempat tinggal di daerah asal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Semua ini adalah upaya kami terkait pelindungan bagi para PMI,” ujar Benny.

Tak hanya itu, Benny juga mengenalkan sistem yang digunakan yakni Crisis Center. Yang berfungsi menampung dan menindaklanjuti berbagai macam pengaduan yang masuk. BP2MI juga menyediakan sarana, seperti kunjungan langsung, telepon, email, dan sebagainya.

"Setiap pengadu, yang menyampaikan pengaduan akan mendapatkan nomor ADU. Nomor itulah yang dapat digunakan PMI untuk mengecek sudah sampai mana aduan mereka diproses oleh BP2MI. Boleh melalui layanan telepon, tertulis, maupun email,” papar Benny.

Benny mengajak Christina untuk melihat Migran Klinik milik BP2MI. Fasilitas yang diperuntukkan bagi PMI dan keluarganya, menurut Benny telah dirasakan manfaatkan.

“Migran Klinik sangat bermanfaat bagi PMI dan keluarganya. Harapannya, fasilitas Migran Klinik dapat tersedia di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI yang ada di seluruh Indonesia, karena 23 UPT BP2MI tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh PMI, khususnya yang tiba di Indonesia dalam keadaan sakit,” jelas Benny.

Selanjutnya, Christina menyampaikan kesediaannya untuk membantu BP2MI, khususnya dalam hal penempatan dan pelindungan PMI.

“Komisi I DPR RI memiliki ruang lingkup di bidang pertahanan, luar negeri, intelijen, serta komunikasi dan informatika. Saya harap beberapa mitra kerja kami seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bersinergi dengan BP2MI untuk menangkap para sindikat penempatan nonprosedural PMI,” kata Christina, politisi Partai Golkar ini.

Christina juga mengutarakan ketertarikannya untuk dapat turun langsung dan bertemu dengan para PMI dalam pelepasan keberangkatan mereka ke negara penempatan. Baginya pelindungan terhadap PMI adalah tanggung jawab bersama semua stakeholder.

"Selain itu, saya juga sudah memiliki agenda untuk membuat tayangan iklan layanan masyarakat terkait bahaya dari human trafficking bersama TVRI agar lebih banyak masyarakat mengetahui risiko dari pergi ke luar negeri secara nonprosedural,” ujar Christina. * (Humas/CLN/BJG)

-