Bandung, BP2MI (12/5) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Jawa Barat (Jabar) menerima kunjungan kerja yang dilakukan oleh Tim Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jabar, pada Rabu (11/5/2022).

Kunjungan kerja diwakili oleh H. Asep Hidayat beserta jajaran Komite III DPD Provinsi Jabar, bertujuan untuk mendalami informasi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di instansi BPMI. Pelindungan PMI ini khususnya di kantor pelayanan UPT BP2MI Wilayah Jabar dalam menangani permasalahan kasus PMI asal Jabar.

“Kami memahami bahwa mayoritas permasalahan PMI berasal dari pekerja yang berangkat ke luar negeri secara ilegal. Pentingnya keseriusan pemerintah dalam hal penanganan kasus PMI, untuk mengurangi, bahkan memberantas penempatan ilegal,” ucap H. Asep pada kunjungan tersebut.

DPD RI Provinsi Jabar dalam beberapa kesempatan mempunyai agenda sosialisasi ke ratusan sampai ribuan masyarakat seluruh Jabar. Kegiatan ini sejalan dengan peran BP2MI dalam menyosialisasikan peluang kerja, serta syarat bekerja secara resmi untuk menekan praktik penempatan ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bekerja secara prosedural ke luar negeri.

Kepala UPT BP2MI Wilayah Jabar, Kombes Pol. Erwin Rachmat menanggapi bahwa, mayoritas permasalahan PMI memang berasal dari PMI yang berangkat secara nonprosedural. 

“PMI nonprosedural rentan terkena kasus di negara penempatan, karena mereka berangkat tanpa persiapan yang cukup dalam hal bahasa dan keahlian. Perlunya peningkatan porsi sosialisasi mengenai UU No 18 Tahun 2017 tidak hanya ke masyarakat, namun juga ke perangkat pemerintah desa,” ungkap Erwin. * (Humas/UPT BP2MI Wilayah Jawa Barat/BH/DC/BJG)

-