Jakarta, BP2MI (28/6) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga membangun komitmen. Melakukan kolaborasi untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilalui kali ini yakni dengan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sasarannya yaitu untuk percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022) itu, dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), KH. Ma'ruf Amin.

"Reformasi birokrasi tercapai ketika masyarakat menerima dan merasakan kualitas Pelayanan Publik yang mudah, cepat, murah dan transparan. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga negara, sejak kelahiran sampai kematiannya", ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menambahkan, MPP  diselenggarakan dalam rangka membantu memperbaiki kualitas Pelayanan bagi masyarakat dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah disebutnya mendorong Kepala Daerah untuk turut serta secara aktif mewujudkan percepatan Pelayanan melalui penyelenggaraan MPP.

"Keberadaan MPP masih terpusat di pulau jawa sebanyak 34 dari 59 MPP yang ada, sehingga daerah di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Tahun 2024 kita mencanangkan target MPP terbangun 100 persen di seluruh Kabupaten/Kota. Kita Optimis target tersebut dapat tercapai dengan Komitmen Kepala Daerah dan dukungan K/L", terang Ma'ruf. 

Menteri PAN-RB, Mahfud MD, yang menggantikan Tjahjo Kumolo untuk sementara dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP merupakan wujud Reformasi di bidang Pelayanan Publik menuju kualitas Pelayanan Publik berkelas dunia.

"Percepatan pelayanan dan perijinan usaha perlu diwujudkan untuk menghadapi persaingan global yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam percepatan penyelenggaraan MPP antara lain Komitmen dari Pemangku Kepentingan, anggaran yang dialokasikan, serta persepsi yang masih berbeda antar instansi.

"Ke depan arah kebijakan penyelenggaraan MPP meliputi penyempurnaan kelembagaan MPP, pemutakhiran melalui digitalisasi MPP dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Usaha menuju perbaikan akan terus intens dilakukan pemerintah," tutur Mahfud.

Kegiatan yang dilaksanakan KemenPAN-RB digagas dengan mengusung tema "Hadirkan pelayanan prima dengan semangat bangga melayani bangsa" ini, diakhiri dengan sesi foto bersama Wapres.

Terpantau Wapres K.H. Ma’ruf Amin didampingi Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain Kepala BP2MI, 16 pimpinan dan perwakilan Kementerian/Lembaga juga hadir menandatangani MoU. Diantaranya, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Mahkamah Agung, Menteri Keuangan. Menteri Hukum dan HAM, Menteri agama, Menteri ATR/BPN, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas RI, Dirut BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut PT. Taspen, dan Dirut PT. PLN.** (Humas/AH/TDW)