Jakarta, KemenP2MI (6/12) – Tim Reaksi Cepat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diresmikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding. 

Peresmian berlangsung di Aula KH Abdurrahman Wahid, Kantor KemenP2MI, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024). 

Setelah menjadi Menteri P2MI/Kepala BP2MI, dirinya telah melakukan “belanja masalah”, yakni mengumpulkan kendala pekerja migran Indonesia, apa saja yang tengah terjadi di lapangan.

“Ternyata banyak sekali kendala-kendala terkait pekerja migran Indonesia. Saya ingin Tim Reaksi Cepat ini dibentuk untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi, tidak hanya di pusat, tetapi di tingkat daerah,” ujarnya.

Dari data yang dimiliki, pada 2017, sebanyak 4,3 juta pekerja migran Indonesia yang berangkat tidak tercatat. Artinya berangkat secara tidak resmi, tanpa persyaratan yang ditentukan.

“Mungkin jumlahnya bisa sampai lebih dari 5,6 juta tahun ini. Artinya musibah yang menimpa pekerja migran juga semakin bertambah. Ini kesempatan bagi KemenP2MI untuk memperbaiki tata kelola penempatan, dimulai dari program Tim Reaksi Cepat ini,” ucapnya.

Tim Reaksi Cepat ini, menurut Karding adalah program unggulan pertama yang diusung KemenP2MI. Agar tim ini dapat berjalan secara efektif, Karding memberi arahan kepada Irjen Ketut Suardana sebagai penanggung jawab tim, untuk menentukan goals dan target yang dapat dipertanggung-jawabkan.

“Jika goals dan target sudah ditentukan dan jalan, maka harapan saya tim ini dapat menciptakan efek domino dan ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia yang lebih baik,” harap Karding. 

Karding menyatakan, lembaga ini telah bertransformasi semakin besar dari badan menjadi kementerian. Otomatis wewenang yang dimiliki pun semakin besar. Ia mewanti-wanti jajarannya berintegritas karena godaan pun semakin besar. 

“Jangan main-main di ranah tempat orang mencari kerja. Mereka, pekerja migran Indonesia mengadu nasib di negara orang, meninggalkan keluarga mereka, dengan modal dan waktu yang tidak sedikit. Maka jangan coba-coba cari penghasilan tambahan dengan cara-cara licik, gratifikasi, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

--