Bogor, BP2MI (21/6) – Biro Hukum dan Humas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selenggarakan Media Gathering dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas di lingkungan BP2MI, Rabu (19/6/2024).

Bertempat di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat, kegiatan media gathering yang dihadiri oleh para pers  dari berbagai media  bertujuan untuk diskusi, kritik, dan saran tentang bagaimana opini publik atas BP2MI dalam kacamata awak media.

Plh. Sekretaris Utama BP2MI, Irjen Pol Ketut Suardana, membuka media gathering dengan menyatakan tegas, bahwa sehebat apapun institusi pemerintah, tidak akan bisa menjangkau masyarakat luas tanpa media. Terlebih Indonesia adalah penduduk yang mempunyai segmentasi yang bervariasi.

“Sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media,” ucap Ketut Suardana dalam sambutannya.

Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika (Deputi ASAF), Dr. Lasro Simbolon, melanjutkan sambutan dengan menceritakan pengalamannya berdiskusi tentang Pekerja Migran Indonesia dengan pejabat tinggi negara berwenang yang disebutnya kaum elit.

“Jujur, mereka, kaum elit, belum paham sama sekali dengan Pekerja Migran Indonesia, bahkan tidak tahu urusan Pekerja Migran Indonesia ini ditangani oleh BP2MI. Mereka bahkan tidak tahu lembaga seperti BP2MI eksis. Saya ingin mendengar opini dari media, apa yang salah dari narasi kita? Apakah kemasan narasi kita masih belum menarik untuk publik? Tolong kasih saran kita rekan-rekan,” ujar Lasro.

Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, mendorong para pers dari media yang hadir saat itu untuk mengkritik BP2MI dan mengevaluasi presensi BP2MI dalam pemberitaan publik.

“Kritiklah kita, keluarkan uneg-uneg kalian. Seperti yang Deputi Lasro ungkapkan, bahwa publik dari segala kalangan masih belum mengenal apa itu BP2MI dan capaian apa saja yang telah dilakukan BP2MI di ranah publik. Bahkan dari kalangan DPR pun sering tersirat pertanyaan, apa yang BP2MI lakukan selama ini sehingga BP2MI butuh anggaran tertentu?” ungkapnya. 

Malam itu, beberapa rekan-rekan media menyampaikan opini dan evaluasinya terhadap pemberitaan BP2MI di ranah publik.

Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran, Susilo, menyampaikan perspektif yang dihimpunnya dari media lokal Jawa Pos seperti Radar Banyumas, Radar Indramayu, dan lain sebagainya, bahwa Pulau Jawa sebagai tempat kantong Pekerja Migran Indonesia terbesar, ternyata demografis masyarakatnya banyak yang masih belum mendapat akses internet dan smartphone.

“Hal ini menyebabkan penyebaran program digital BP2MI tidak masuk ke masyarakat tingkat kabupaten/desa. Media tradisional seperti televisi dan koran menjadi media penyebar informasi nomor satu di daerah-daerah tersebut. Kalau tidak salah BP2MI pernah membuat buku tentang peperangan terhadap TPPO. Buku itu dapat menjadi pintu masuk ke daerah terpencil,” ungkapnya.

Media iNews, Anton, menyatakan bahwa tema Naratif Pekerja Migran Indonesia itu luas. Perspektif dapat diambil dari mana pun, seperti bagaimana kisah Pekerja Migran Indonesia yang sukses, bagaimana wawancara eksklusif perjuangan mereka dari nol.

“Tapi yang menjadi pemberitaan utama BP2MI dari 2023, yang paling besar adalah pelepasan G to G, dan konferensi pers yang lokasinya selalu di Command Center. Publik bosan terhadap pemberitaan yang minim variatif,” ungkapnya.

Media Detik Com, Agung, menambahkan jika pada tahun-tahun sebelumnya, BP2MI mengemas narasi TPPO dengan menarik, yakni penggerebekan dan interaksi dengan Calon Pekerja Migran Indonesia pada level individu ataupun grassroot.

“Hal seperti itu yang menunjukkan bahwa BP2MI juga melakukan tindakan pencegahan di hulu, namun tertutup oleh seremoni pelepasan yang kesannya hanya berperan pada tingkat hilir saja,” ucapnya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menerima dan menanggapi pendapat-pendapat para awak media yang hadir. Ia akan meningkatkan narasi dari sisi narasumber dan praktisi yang berbeda untuk memperluas sudut pandang narasi Pekerja Migran Indonesia.

“Kekuatan dan kehancuran sebuah negara, bergantung pada dua hal, mata uang dan pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengkoreksi lembaga negara, yang pada akhirnya tercipta suatu reformasi. Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Tanpa kalian, BP2MI tidak akan jadi lembaga yang diapresiasi publik atas perjuangan berdarah-darah melindungi Pekerja Migran Indonesia,” tutup Benny. (Humas)

-