Bandung, BP3TKI Bandung (19/09) – Pasar tenaga kerja selalu menarik untuk di cermati karena sifatnya yang fleksibel dan peluangnya yang bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan pasar. Apalagi jika posisi peluang kerja tersebut tidak berada di negeri sendiri sehingga diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk membuat kebijakan dan skema penempatannya. Hal inilah yang menyebabkan setiap kebijakan baru terkait peluang kerja luar negeri harus disampaikan secara eksplisit dan massif untuk meminimalisir adanya informasi yang kurang benar tentang berbagai peluang kerja yang ada.

Beberapa peluang kerja yang sekarang ini sedang hangat diperbincangkan diantaranya peluang kerja ke Jepang melalui skema Specific Skill Worker (SSW) ke Taiwan melalui Special Placement Program to Taiwan (SP2T).

Menyikapi hal ini, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung berinisiatif mengundang para stakeholder  dalam Rapat Pemetaan Potensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Lembaga Penyedia Supply di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari selasa, 17 September 2019 diruang rapat BP3TKI Bandung.

Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Drg. Elia Rosalina Sunityo, MARS., MKK., saat memberikan arahan pada Rapat Pemetaan Pemetaan Potensi Calon PMI di BP3TKI Bandung menyebutkan berbagai peluang kerja luar negeri yang telah dihimpun oleh BNP2TKI, yaitu diantaranya peluang kerja di bidang kesehatan untuk Negara Penempatan Timur Tengah, Australia dan New Zealand, bidang manufaktur untuk penempatan Polandia, Rumania dan Taiwan.

Selain berbagai peluang kerja yang ada, juga dijelaskan berbagai skema penempatan yang ada, seperti Skema penempatan swasta (P to P), skema penempatan berbasis program kerjasama antar pemerintah (G to G), maupun kedua skema penempatan yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, ungkap Elia.

Elia juga mengatakan untuk program SP2T, proses penempatan nantinya akan memakai sistem direct hiring. Calon tenaga kerja bisa melihat informasinya tentang program ini di situs Jobsinfo milik BNP2TKI. Sedangkan untuk program penempatan ke jepang melalui skema SSW, di jelaskan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan pemerintah Jepang dalam sektor kesehatan melalui skema G to G. Namun ternyata program G to G Jepang dirasa belum bisa menampung kebutuhan tenaga kerja sehingga pemerintah Jepang menambah peluang kerja untuk 14 sektor lagi.

Saat ini program SSW sudah di mulai untuk beberapa sektor, yaitu diantaranya Careworker, Fishing dan Hospitality. Ada dua proses penempatan yang digunakan dalam program SSW, yaitu melalui proses new comer, yang dilaksanakan oleh BNP2TKI, dan proses penempatan ex-pemagangan yang dilaksanakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Kedepannya, lembaga pendukung penempatan seperti LPK bisa membantu fasilitasi penempatan program SSW, kata Elia.

Elia menegaskan apapun skemanya, masih ada permasalahan bangsa Indonesia dalam menempatkan tenaga kerja ke luar negeri itu ada dua, yaitu skill bahasa dan kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan upgrading skill untuk menjembatani kekurangan yang ada.

Elia menghimbau kepada seluruh peserta rapat yang hadir untuk menyebarkan informasi yang telah di terima kepada para pencari kerja di daerah. Guna mengefektifkan penyebaran informasi maupun peningkatan kompetensi pencari kerja maka di buatlah perjanjian kerjasama antara BP3TKI dengan stakeholder untuk melaksanakan program upgrading skill yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja maupun Balai Latihan Kerja yang ada di daerah.

Sementara itu Kepala BP3TKI Bandung, Delta, SH., MM menambahkan dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan upgrading skill, “untuk perjanjian kerja sama memang ada di wilayah provinsi, atau di wilayah unit kerja BP3TKI. Mengenai dokumen PKS berikut dengan klausulannya akan disampaikan untuk dipelajari bersama. Untuk pelaksanaan upgrading skill bisa dilaksanakan di BP3TKI atau stakeholder yang ada di daerah”

Lebih lanjut Delta mengatakan bahwa dengan terselenggarakannya rapat lintas lembaga pendukung penempatan seperti ini, dapat menciptakan hubungan yang baik antara BNP2TKI, BP3TKI Bandung, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan para lembaga pendukung penempatan di Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya rapat atau forum diskusi semacam ini diharapkan mampu memberikan solusi terbaik dalam meningkatkan jumlah penempatan tenaga kerja luar negeri professional.

Hadir dalam rapat ini adalah perwakilan Disnaker Kota Cirebon, Disnaker Kabupaten Subang, Disnaker Kabupaten Majalengka, Disnaker Bekasi, Disnaker Kabupaten Bekasi, Perwakilan SMKN I Sumedang, Perwakilan SMK Bina Mandiri, Perwakilan SMKN Cirebon, Perwakilan SMKN I Indramayu, STIKES Indramayu, STIKES Bandung dan sejumlah LPK dari wilayah Jawa Barat . ***(Humas/BP3TKI Bandung-C)