Serang, BP2MI (18/10) - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Wilayah Provinsi Banten, Joko Purwanto menyampaikan paparan berupa pelaksanaan program kegiatan, tugas pokok dan fungsi UPT BP2MI Serang periode Tahun Anggaran 2019 hingga semester satu tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Diawal paparannya, Joko menjelaskan  struktur organisasi dan setiap bagian unit kerja yang ada di UPT BP2MI Wilayah Provinsi banten dan juga masing-masing tugasnya. Dari mulai  Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan pelaporannya, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, serta kearsipan, hingga menjelaskan layanan Orientasi Pra Pemberangkatan, sampai Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan yang memfokuskan kegiatan pada penerimaan pengaduan, pemulangan PMI, dan pemberdayaan Purna dan keluarganya.

Dalam menunjang kinerja yang efektif dan efisien,  lanjut Joko,  UPT BP2MI Wilayah Provinsi Banten menggunakan berbagai aplikasi yang sudah dibuat oleh BP2MI.

“Untuk memperkuat kualitas pelayanan terhadap PMI, kami menggunakan berbagai macam aplikasi, seperti SISKOP2MI untuk sistem pendataan bagi calon PMI, SIPUNTEN untuk pendataan kepulangan PMI, dan aplikasi Crisis Center untuk layanan pengaduan PMI dan ASIK (Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian),” jelas Joko di ruang rapat UPT BP2MI Provinsi Banten.

Tahun 2019, sambung Joko, realisasi serapan anggaran UPT BP2MI Wilayah Provinsi banten mencapai 97,32%, terbanyak pada anggaran pemulangan PMIB. Dari target sebanyak 5.376 PMI, telah terealisasi sebanyak 10.430 PMI. Pada Tahun 2020, pemulangan PMI Terkendala sebanyak 13.269 yang melampaui target sebesar 6.385 PMI. Dan terakhir, pada semester pertama tahun 2021, realisasi anggaran UPT BP2MI Serang pada Semester I (Juni 2021) mencapai 29,83%. Perbedaan antara target dan realisasi ini disebabkan oleh kondisi dan situasi di dalam dan luar negeri yang mempengaruhi jumlah PMI yang dilayani.

Joko menambahkan, peningkatan harga tiket dibarengi dengan naiknya jumlah PMI yang dideportasi pada tahun 2019, pemulangan jenazah PMI yang banyak dari luar negeri sebagai akibat pandemi Covid-19 yang memuncak di tahun 2020, dan penutupan beberapa negara penempatan menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan yang signifikan antara target dengan realisasi.

BPK yang hadir langsung dan diwakili oleh 7 orang anggota Tim memberikan apresiasi yang cukup baik terhadap paparan yang telah dijelaskan. Terutama pada serapan anggaran yang terjadi sejak tahun 2019 hingga semester pertama 2021.

Kegiatan bertajuk ‘Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Proses Pemulangan’ ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh BPK kepada BP2MI dan Instansi terkait lainnya di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. ** (Humas/Lutfi/UPT BP2MI Wilayah Provinsi Banten/Bud_Nurcah)

-