Jakarta, KemenP2MI (28/6) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai integritas dan kepatuhan dijalankan oleh pemangku kepentingan guna menjamin pelindungan dalam tata kelola pekerja migran Indonesia. 

Hal ini disampaikan Menteri Karding dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengendalian Program Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) yang dihadiri seluruh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/6/2025).

"Tata kelola yang baik hanya bisa terjadi kalau integritas Bapak-Ibu bagus. Kalau sudah dilobi, sudah diajak kerja sama dalam artian ‘tip-tip’, itu tidak bagus. Selesai itu saya," tegas Karding.

Menteri Karding juga mengingatkan potensi kerawanan sejumlah wilayah perbatasan yang kerap dimanfaatkan  sebagai jalur penempatan pekerja migran ilegal, seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. 

"Tolong ya, integritasnya dijaga. Kalau ada yang butuh bantuan atau ada hal yang belum jelas, jangan main belakang. Bicara langsung ke saya, saya bantu. Tapi jangan ganggu masyarakat atau ikut main usaha-usaha gelap," ujar Menteri.

Menurut Karding menekankan, integritas merupakan pondasi utama dalam memperbaiki ekosistem penempatan dan pelindungan pekerja migran. Menurutnya, tanpa integritas pemangku kepentingan, upaya sertifikasi perusahaan, penguatan pelatihan vokasi, hingga kerja sama internasional tidak akan berdampak maksimal.

"Selama perusahaan tidak sehat, selama lembaga vokasi tidak sehat, kita tidak bisa membenahi pelindungan. Yang ada malah tipu-tipu, calo, dan permainan tidak sehat. Ini yang harus kita bereskan bersama," tambahnya.

Menteri Karding menegaskan bahwa KemenP2MI berkomitmen untuk terus membangun sistem pelindungan yang transparan dan profesional, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama BP3MI di daerah dan menjalin kerja sama lintas sektor. ** (Humas)

-