Jakarta, BP2MI (3/2) – Untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam hal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar dapat meningkatkan perekonomian bagi kedua belah negara, Pemerintah Prefektur Miyagi, Jepang, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di Jakarta, Jumat (3/2).

Ketua Federasi Parlemen untuk Negara Sahabat Jepang-Indonesia, Mr. Hatakeyama Kazuyoshi mengatakan, ada banyak PMI yang bekerja di Prefektur Miyagi. Pihaknya sangat berterima kasih atas kontribusi para PMI bagi daerahnya.

“Dalam kesempatan ini, kami ingin mendapatkan masukan mengenai sistem dan mekanisme pengiriman PMI, serta membahas beberapa isu dan mencari solusinya bersama. Kami juga meminta masukan dari BP2MI, apa saja yang perlu kami lakukan untuk perbaikan ke depannya,” ujar Mr. Hatakeyama.

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, A. Gatot Hermawan, yang menerima audiensi ini, menjelaskan penempatan PMI ke luar negeri ada lima skema. Untuk Jepang, baru ada dua skema, yaitu Government to Government (G to G) dan Mandiri melalui program SSW (Specified Skilled Workers/Pekerja Berketerampilan Spesifik).

Penempatan melalui skema G to G, lanjut Gatot, telah dimulai sejak tahun 2007 berdasakan MoU (Memorandum of Understanding) antara BP2MI dengan JICWELS. Sejak tahun 2008 hingga 2022, sudah ditempatkan sebanyak 3.814 PMI melalui skema G to G, dan tahun ini akan ditempatkan sebanyak 316 PMI untuk sektor kesehatan, dengan jabatan nurse dan careworker.

“Usulan kami adalah untuk penambahan kuota bagi PMI di sektor kesehatan, dan juga perluasan sektor lain untuk penempatan PMI, seperti sektor hospitality, spa therapis, dan sebagainya,” papar Gatot.

Gatot melanjutkan, untuk skema mandiri melalui program SSW, dilaksanakan berdasarkan MoC antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk pekerja berketerampilan spesifik. Selama empat tahun penempatan PMI melalui program SSW, telah ditempatkan sebanyak 9.481 PMI hingga saat ini. Adapun sektor yang dibuka sektor untuk pogarm SSW ada 14, tetapi dua sektor yang terbanyak penempatan PMI adalah sektor Agrikultur dan Careworker.

“Masukan kami adalah penambahan lokasi ujian bahasa Jepang. Sebagai salah satu syarat penempatan PM dengan program SSW, saat ini lokasi ujian bahasa Jepang hanya ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kami berharap, ada lokasi lainnya, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan sehingga menyulitkan CPMI untuk melakukan ujian bahasa hanya di tiga lokasi tersebut,” imbuh Gatot.

Sementara itu, Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Sri Andayani berharap, untuk bantuan pelatihan bahasa Jepang bagi CPMI dari Prefektur Miyagi. Karena pelatihan bahasa itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, ia berharap ada kerjasama dengan Pemerintah Prefektur Miyagi dengan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Staf Khusus Kepala BP2MI, Aulia Febrina, menjelaskan, BP2MI memiliki MoU dengan beberapa Pemerintah Daerah. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Prefektur Miyagi dapat melakukan kerjasama sister city dengan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam hal penyiapan bahasa bagi CPMI.** (Humas/SD)