Konawe Selatan, BP2MI (27/9) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengunjungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, Selasa (23/9/2024) dalam rangka menjalin sinergitas dengan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, serta mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Kunjungan ini dipimpin oleh Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Sukarman, bersama Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar. Dalam kunjungan tersebut, BP2MI diterima oleh Kepala Bidang Penlat Disnaker Konawe Selatan, Gubsul.

Gubsul menyambut baik kunjungan Direktur Sukarman ke Dinas Tenaga Kerja Konawe Selatan dan menerangkan beberapa hal-hal terkait dengan Pekerja Migran Indonesia. Diungkapkan bahwa selama ini, Dinas Tenaga Kerja Kab. Konawe selatan sangat intens berkoordinasi dengan BP3MI Sultra. Dalam beberapa kesempatan, BP3MI Sultra telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi di wilayah Konawe Selatan.

“Sejauh ini komunikasi dengan BP3MI Sultra terus terjalin, terlebih lagi bila ada masalah PMI dari Konawe Selatan di luar negeri,” ungkap Gubsul.

Direktur Sukarman menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Pemerintah daerah Konawe Selatan dalam urusan Pekerja Migran Indonesia.

“Kami harapkan antara Disnaker Konsel dan BP3MI Sultra terus menjalin kolaborasi, karena penangananan PMI perlu sinergi dengan Pemda. BP2MI terus memperkuat jaringan kerjanya di daerah-daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada pekerja migran. Masyarakat di desa dan pelosok belum sepenuhnya tahu cara resmi berangkat kerja ke luar negeri, sehingga mereka mudah dimainkan calo tidak resmi,” ungkap Sukarman.

Diungkapkan bahwa di wilayah Konawe Selatan dan Konawe banyak penyalur tidak resmi yang hingga kini masih saja merekrut para calon PMI. Kepala BP3MI Sultra La Ode Askar mengungkapkan bahwa banyak PMI di wilayah Konawe dan Konawe Selatan yang sekarang sedang bermasalah di luar negeri.

“Semuanya diberangkatkan oleh oknum. Karena pengetahuan rendah jadi mereka mudah kena rayuan. Untuk itu, BP3MI Sultra bersama aparat penegak hukum akan terus memerangi TPPO yang kerap dilaporkan oleh warga. Beberapa laporan sudah diterima dan sedang dalam proses untuk pengungkapan dan penyelesaian,” tutup La Ode Askar.

Dinas Tenaga Kerja Kab. Konawe Selatan akan meninkdaklanjuti nota kesepahaman yang telah disepakati dengan BP2MI. Ke depannya, urusan Pekerja Migran Indonesia akan menjadi program prioritas di Konawe Selatan. ** (Humas/BP3MI Sulawesi Tenggara)

-