Mataram, BP2MI (15/1) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tengara Barat (NTB) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. FGD digelar di Lombok Holiday Resort Senggigi, pada 8 s/d 9 Desember 2023 dengan menghadirkan Narasumber Ditreskrimum Polda NTB, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram, dan Balai Pelatihan Vokasi Produktifitas (BPVP) Lombok Timur.

Adapun peserta yang hadir terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, AP2MI, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Putu Gede Aryadi mengapresiasi inisiatif Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan Diskusi.

“Kami berkomitmen akan terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, dalam rangka menekan penempatan kerja nonprocedural”, tegasnya pada Jum’at (8/12/2023).

Ditreskrimum Polda NTB yang diwakili oleh AKBP Ni Made Pujawati menyampaikan bahwa karakteristik kasus TPPO di NTB mayoritas beririsan dengan penempatan nonprosedural baik yang dilakukan oleh orang perorangan, LPK, maupun P3MI.

“Oleh karena itu upaya pencegahan penempatan nonprosedural harus dilakukan dari hulu hingga hilir mulai dari desa hingga pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)”, ungkapnya.

Heri Sudiono Kepala Seksi Informasi dan tekhnologi keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga menyatakan bahwa pihak imigrasi juga berupaya mendorong pencegahan penempatan nonprosedural dengan memberikan persyaratan tambahan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yaitu menyertakan surat rekomendasi dari intansi yang terlibat dalam ketenagakerjaan.

Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan pelindungan sebelum bekerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia salah satunya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2023, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB menjalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Lombok Timur untuk pelatihan bahasa Jepang dan Korea kepada Calon Pekerja Migran Indonesia. Program tersebut berdampak positif terhadap peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia skema G to G Jepang dan Korea Selatan asal provinsi NTB.

Khaerul Ziyad Kepala seksi Pelatihan BPVP Lombok Timur menyampaikan bahwa selain pelatihan bahasa, BPVP Lombok Timur juga memiliki program pelatihan kejuruan pariwisata (tour leader, room division, f&b product, f&b service, loundry), pelatihan kapal pesiar (house keeping, gallery utility & cabin steward, laundry, basic safety training),pelatihan energi terbarukan, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata diving. BPVP Lombok Timur juga membuka peluang kerja sama kepada semua stakeholder termasuk P3MI apabila ingin mengajukan permohonan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Selain peningkatan pelindungan sebelum dan saat bekerja, pemerintah juga memberikan pelindungan setelah bekerja kepada Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram yang diwakili oleh Khaerul Yamin menyampaikan bahwa KKP memiliki banyak pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh P3MI untuk pemeriksaan kesehatan Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia.

Dalam sambutan penutupan kegiatan, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Noerman Adiguna menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektoral dan Lembaga sangat penting dalam mewujudkan Pelindungan menyeluruh terhadap para Pekerja Migran.

“Tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di NTB sudah berjalan dengan baik namun harus terus ditingkatkan. Oleh karenanya BP3MI NTB akan terus aktif berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka memberikan pelayanan pelindungan yang optimal bagi Pekerja Migran Indonesia”, ungkapnya.**(Humas/BP3MI_NTB)