Manado, BP2MI (9/10) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyatakan melakukan perang total melawan sindikat pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Sejak serah terima jabatan pada bulan April lalu, Kepala BP2MI langsung men-declare dan tancap gas mengajak seluruh jajaran di BP2MI untuk tidak bekerja biasa-biasa saja dan langsung perang total melawan dan memberantas sindikat pengiriman ilegal PMI. 

"Kita harus bekerja berlari, dan saya tegaskan barangsiapa yang memilih untuk berjalan kaki maka akan ketinggalan kereta. 
Saya juga mengajak untuk mengubah paradigma seluruh pejabat di jajaran BP2MI, bahwa sejatinya kita adalah pelayan bagi PMI dan keluarganya. Oleh karenanya kita harus memberikan “karpet merah” kepada PMI," ujar Benny saat dialog Interaktif di RRI, TVRI dan Kompas TV Manado, Jumat 9/10/2020.

Menurut Benny, PMI telah memberikan sumbangan devisa kepada negara dalam bentuk remitansi, dan ini tidak kecil dimana angkanya hampir setara dengan sumbangan sektor migas. Menurut data Bank Indonesia, PMI menyumbang devisa negara melalui remitansi sebesar 159,6 triliun. 

Dari data 3,7 juta PMI yang terdaftar SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), lanjut Benny, bahwa nilai remitansi PMI setara dengan sumbangan sektor migas senilai 159,7 triliun atau 42,2% dari target APBN 2019.

"Saya menggariskan kebijakan untuk menyatakan “perang terhadap sindikat”. Para sindikat inilah yang selama ini menyengsarakan PMI, sindikat ini telah bergerak secara sistematis, dibacking-in oleh para oknum-oknum baik dari jajaran pemerintahan, kepala desa, aparatur pemerintah baik di daerah maupun pusat, oknum TNI/Polri, oknum imigrasi, oknum petugas di bandara, bahkan oknum di dalam tubuh BP2MI, Badan yang saya pimpin," jelasnya.

Benny menambahkan, mengapa genderang perang terhadap sindikat ini ia tabuh? Karena sindikat inilah musuh negara! Ulah sindikat ini telah membuat kerugian negara yang sangat besar. BP2MI sudah menghitung potensi kerugian negara hampir 62 triliun, sehingga bila kita berantas, maka potensi devisa negara melalui remitansi dapat naik menjadi 221,6 triliun, dari sisi devisa dan menjauhkan PMI dari radar pelindungan negara. 

Dalam pertemuannya dengan Presiden, sambung Benny, Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Juli 2020, Ia telah diperintahkan Presiden untuk secara serius melawan sindikat pengiriman Ilegal PMI. Serta  memberikan pelindungan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. 

"Kami dengan cepat merespon melalui kerjasama dengan Kementerian BUMN untuk menyediakan lounge khusus bagi PMI, shelter di Bandara, optimalisasi media arvertising di Bandara, dan outlet bagi para PMI Purna," ujarnya.

BP2MI juga langsung bergerak cepat, secara internal telah membentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman Ilegal PMI yang melibatkan tokoh-tokoh senior yang memiliki pengalaman dan integritas. Dalam Satgas terlibat  Marzuki Darusman, Suhardi Alius dan lain-lain serta dukungan dari segenap ormas keagamaan. BP2MI juga telah menggariskan 9 arah kebijakan yang menjadi prioritas BP2MI.

"Ini adalah era Baru BP2MI, di sisi eksternal kita berhadapan dengan sindikat pengiriman Ilegal PMI. Kita tidak boleh berikan ini kepada pemilik modal. Saya akan memaksa mereka untuk taat. Karena sindikat ini adalah musuh Republik yang harus dihadapi bersama sama. Kita ingin PMI diselamatkan, ini adalah bentuk pelindungan negara," ujarnya. 

Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Sukmo Yuwono mengatakan, pelindungan kepada PMI adalah hal yang mutlak. Selain itu, BP2MI juga terus memberikan edukasi agar PMI yang ingin bekerja ke Luar Negeri untuk melalui jalur prosedural.

Kami tidak ingin permudah PMI. Jangan berikan  jalur yang susah berbelit-belit kepada PMI. Ini terus kita perbaiki. Ini dengan terobosan ini lebih baik. Negara tidak boleh menjadi pemadam kebakaran, edukasi dan pelindungan utuh harus di berikan dan hukum harus bekerja. Seperti Satgas yang kita bentuk fokus di kantong-kantong PMI," ujarnya.*** (Humas BP2MI)