Jakarta, BP2MI (8/11) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Rapat Pimpinan untuk evaluasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh daerah Indonesia, bertempat di ruang rapat Adelina Sau Kantor BP2MI, Selasa (8/11/2022).

Dipimpin oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, serta Kepala BP3MI, rapat membahas beberapa isu penting mendekati akhir tahun 2022 ini. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah standarisasi kantor BP3MI di daerah, status penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelindungan PMI, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

“Supaya para jajaran BP2MI dan BP3MI satu semangat dalam pelaksanaan standarisasi. Selama ini kantor BP2MI dan BP3MI tidak tersosialisasi dengan baik di tengah kehadiran masyarakat dan di media sosial. Mereka tidak terinfo bahwa kita hadir dalam penempatan dan pelindungan PMI, maka dari itu, kita ingin masyarakat, Calon PMI (CPMI), maupun PMI, mempunyai rasa bangga dan familiar dengan warna, simbol, dalam interior kantor kita,” ungkapnya.

Dua puluh tiga BP3MI di seluruh provinsi Indonesia memaparkan kondisi BP3MI yang mereka pimpin. Para Kepala BP3MI melaporkan berbagai capaian dan kendala yang dihadapi sampai pada November 2022 ini. Sebagian besar permasalahan daerah adalah gedung pelayanan itu sendiri, serta fasilitas penunjang.

“Salah satu alasan mengapa rapat ini diselenggarakan bahkan sampai malam hari, saya melihat langsung ketika sidak shelter PMI di Tanjungpinang, saya menangis melihat PMI makan sambil jongkok seperti tahanan, demi Allah saya tidak rela,” ucap Benny.

Meskipun sebagian besar proses standarisasi berjalan pada angka 90%, para Kepala BP3MI juga turut menjelaskan beberapa faktor yang menjelaskan mengapa standarisasi terkendala. Salah satunya adalah status gedung yang bukan hak milik, tetapi sewa, pinjam-pakai, milik Pemda, dan sebagainya. Beberapa faktor tersebut mengakibatkan proses renovasi tidak efektif.

Selain evaluasi standarisasi kantor BP3MI, para Kepala BP3MI juga menyampaikan kendala infrastruktur kantor itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa seandainya proses standarisasi selesai, mereka masih terkendala anggaran dalam hal pelaksanaan preliminary, pendanaan instruktur Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), konsumsi untuk PMI, dan sebagainya. Terlebih Benny telah mencanangkan Tahun 2022 sebagai tahun penempatan.

“Buka semua, biar mereka yang memegang kuasa anggaran tahu, bahwa BP2MI adalah lembaga yang menangani permasalahan PMI yang banyak, kompleks, luas, serta rumit, tapi tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Selama niat kita baik, perjuangan kita untuk PMI, saya yakin kita semua akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,” pungkas Benny menginstruksikan para Kepala BP3MI untuk menyampaikan segala halangan di lapangan. (Humas/AFF/BJG)

-