Jakarta, BP2MI (9/11) -  Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengalami peningkatan dari 70,2 pada tahun 2018 menjadi 85,33 pada tahun 2022. Perolehan nilai ini menunjukan bahwa BP2MI berada di dalam peringkat komposit P-5 yaitu struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif.

Demikian disampaikan Plt. Sekertaris Utama BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan pada sesi pemaparan materi FGD Hasil Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan BP2MI di Gran Melia Hotel,  Rabu (9/11/2022).

"Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi", ucap Gatot.

Meski demikian, efektivitas organisasi BP2MI banyak
 didukung dari dimensi proses dan masih perlu banyak perbaikan dimensi struktur organsiasi yang memiliki deviasi yang lebih tinggi yaitu sebesar dua puluh persen.

"Indikasi sementara salah satu faktor yang menjadi kendala adalah terkait pembagian terhadap fungsi BP2MI berdasarkan kawasan, dirasakan oleh BP2MI masih kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pelindungan Pekerja Migran
Indonesia", katanya. 

Gatot menambahkan, pengukuran efektivitas organisasi ini belum dapat menggambarkan efektivitas organisasi secara utuh dan komprehensif

"Namun hasil evaluasi kelembagaan ini mampu menghasilkan indikasi hal yang perlu dioptimalkan BP2 MI untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan", paparnya. 

Senada dengan ungkapan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon, yang turut memberikan sambutan dalam FGD tersebut. 

"Tidak hanya terbatas pada kelembagaan saja, namun juga memperoleh masukan lebih strategis langkah-langkah yang perlu direkomendasikan terkait pembenahan tata kelola pelindungan PMI dan keluarga ke depannya", tegas Lasro. 

Sebab, lanjut Lasro, saat ini masih terjadi simpul-simpul yang memperlambat proses pelindungan PMI yang menjadi konsekuensi logis dari pembagian kewenangan yang banyak melibatkan berbagai stakeholder.

"Semoga melalui forum ini, kita dapat memperoleh hal-hal konstruktif terkait penguatan kelembagaan BP2MI ke depannya dan pembenahan tata kelola pelindungan pelindungan PMI", pungkasnya.

Turut hadir dalam FGD tersebut, Lektor Kepala pada Institut Pembangunan Jawa Barat, Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi; dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ario Wiriandhi. ** (Humas/MIF/RMA)

-