Jakarta, BP2MI (24/8) - Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan finalisasi Surat Keputusan Bersama rencana kerja bersama pelindungan PMI antara BP2MI, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan diskusi ini berlangsung selama 2 hari, yakni mulai tanggal 24-25 Agustus 2021 di Mercure Jakarta Gatot Subroto.
FGD dipimpin oleh Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Servulus Bobo Riti.

Kegiatan dibuka Plt. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Dwi Anto. Ia menjelaskan bahwa inisiasi kegiatan ini berawal dari niat baik Servulus untuk membuka sekolah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timor Tengah Selatan, NTT.

“Sekitar 85% penempatan PMI ke Malaysia dilakukan secara ilegal. Walaupun Timor Tengah Selatan jauh dari Malaysia, namun tidak menutup kemungkinan, baik ke Malaysia maupun negara penempatan lainnya secara non-prosedural. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi tentang cara bekerja ke luar negeri secara prosedural. Sekolah PMI adalah salah satu wadah edukasi untuk bekerja secara prosedural ke luar negeri serta bebas dari narkoba,” jelas Dwi Anto.

Tujuan dari dibukanya sekolah PMI tersebut, lanjut Dwi Anto, adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bebas dari rekrutmen PMI secara ilegal serta bersih dari obat-obatan terlarang.

Berkaitan dengan pencegahan penggunaan narkoba, BP2MI turut menggandeng BNN yang pada kegiatan ini diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan BNN, Mardiharto Tjokrowasito.

Mardiharto memberikan paparan tentang laporan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang diambil pada tahun 2019 untuk 3 tahun ke belakang. “Pada tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,03%. Salah satu penyebabnya adalah New Psychoactive Substances (NPS) yang membuat jenis narkoba makin bertambah dan ekuivalen dengan penggunanya,” jelas Mardiharto.

Ia menjelaskan bahwa gerbang masuknya narkoba adalah bandara dan pelabuhan, di mana Indonesia memiliki kawasan perairan yang aktif dan rawan dari penyelundupan narkoba. Indonesia sendiri memiliki 2.884 kawasan rawan narkoba, yaitu kawasan yang tergolong dalam kelompok bahaya dan waspada. Oleh karena itu, butuh adanya sinergi yang baik untuk pemberantasan narkoba, terlebih karena terbatasnya jumlah lembaga rehabilitasi.

“Dengan adanya inisiasi sekolah PMI, saya berharap bahwa para PMI purna dan Calon PMI dapat membantu proses intervensi berbasis masyarakat dan dapat melakukan rehabilitasi lebih awal jika ada anggota masyarakat yang terpapar narkoba,” pungkas Mardiharto.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Suwedi, mengingatkan tentang pentingnya pelindungan kepada PMI dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“BP2MI bekerja sama dengan banyak pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, organisasi non-pemerintahan dan lain-lain untuk mencapai tujuan pelindungan PMI yang menyeluruh. Saya juga berharap bahwa para PMI purna dapat mengelola hasil remitansinya dengan lebih baik setelah selesai bekerja,” ujar Suwedi.

Hadir pula dalam acara ini Christian M. Tionaen selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Christian memberikan gambaran tentang Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 455 ribu jiwa dengan penduduk usia kerja sebanyak 331 ribu jiwa. Hal ini merupakan potensi yang sangat baik dan perlu dimanfaatkan dengan dicanangkannya sekolah PMI.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BP2MI dan BNN yang telah menginisasi proyek perubahan yang sangat baik ini. Saya tentu menyambut rencana ini dengan sangat positif dan berupaya untuk menjadikan Surat Keputusan Bersama ini sebagai focus of interest,” ucap Christian. * (Humas/CLN/RMA/TDW)

-