Gandeng Komisi IX DPR RI, UPT BP2MI Denpasar Sosialisasikan Penempatan dan Pelindungan PMI
-
Gandeng Komisi IX DPR RI, UPT BP2MI Denpasar Sosialisasikan Penempatan dan Pelindungan PMI
Buleleng, BP2MI (7/12) - Upaya BP2MI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemberangkatan ke luar sesuai prosedur masih tetap berlangsung dengan menyelenggarakan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kantor Kelurahan Banyuning, Kab. Buleleng, Bali, Minggu (6/12/2020).
Menggandeng anggota komisi IX DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana selaku pemateri, sosialisasi ini diikuti sekitar 100 orang peserta yang terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dan masyarakat setempat.
Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BP2MI, Servulus Bobo Riti menyampaikan, program Sikat Sindikat yang sedang digalakkan oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.
"Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan peluang kerja yang aman dan prosedural ke luar negeri, serta tidak mudah dijebak oleh bujuk rayu calo," ungkap Servulus.
Kepala UPT BP2MI Denpasar, Wiam Satriawan menjelaskan, skema-skema pemberangkatan ke luar negeri untuk mengedukasi masyarakat sehingga lebih selektif dalam memilih lowongan kerja.
“Pilih lowongan yang legal dan pasti-pasti saja. Apalagi, saya lihat belum banyak masyarakat Buleleng yang memanfaatkan peluang kerja ke luar negeri seperti G to G. Jangan terjebak yang menawarkan gaji tinggi, tetapi caranya nonprosedural. Jangan ragu menghubungi Hotline UPT BP2MI Denpasar sekiranya ada pertanyaan soal pemberangkatan dan pelindungan PMI,” pesan Wiam.
Untuk penutup, Ketut Kariyasa Adnyana, berbagi soal isu ketenagakerjaan, mulai dari soal dampak pandemi pada perekonomian Bali, hingga soal minusnya pertumbuhan ekonomi Bali. Senada dengan Servulus dan Wiam, Kariyasa turut menyarankan agar masyarakat memanfaatkan peluang yang legal saja.
“Misalnya, dengan memanfaatkan peluang kerja ke Jepang, tentunya secara prosedural. Jepang saat ini masih membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia. DPR bersama BP2MI juga akan terus mensosialisasikan peluang kerja yang aman dan prosedural pada masyarakat. Selain itu, kami di DPR akan mencoba untuk mencari skema yang membantu pembiayaan pemberangkatan ke luar negeri yang tidak terlalu membebani calon PMI,” tutup Kariyasa. ** (Humas/UPT BP2MI Denpasar/Ayu)
