Mataram, BP2MI (11/2) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam workshop evaluasi kinerja 2019-2023, dan identifikasi isu-isu strategis pembangunan sosial tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB di Ruang Rapat Bappeda, Provinsi NTB, pada Rabu (9/2/2022).

Partisipasi UPT BP2MI Wilayah NTB dalam workshop ini didasari pada perannya sebagai organisasi eksternal di luar perangkat daerah yang memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan daerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan. 

Kepala UPT BP2MI Wilayah NTB, Abri Danar Prabawa, yang hadir didampingi Sub Koordinator Pelindungan dan Pemberdayaan, Asyib Yulianto, menyampaikan kegembiraannya atas kesempatan yang diberikan oleh Bappeda untuk memaparkan isu strategis PMI berbasis data pelayanan UPT BP2MI Provinsi NTB. 

“Beberapa data yang kami sampaikan seperti pelayanan penempatan PMI asal NTB, pelayanan pendataan kepulangan PMI, remitansi PMI, dan program-program penunjang penempatan dan pelindungan PMI, kiranya dapat memberikan gambaran kepada Pemda NTB terkait urgensi penanganan PMI berikut upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan PMI," ungkap Abri Danar di depan seluruh peserta workshop.

Abri Danar juga menyinggung, saat ini BP2MI telah memiliki nota kesepahaman dengan delapan dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, di mana salah satu poin prioritasnya adalah peningkatan keterampilan dan kapasitas CPMI. 

“Peningkatan kapasitas CPMI juga akan menjadi solusi permasalahan tenaga kerja akibat ditutupnya beberapa negara penempatan pada masa Pandemi COVID-19," tambahnya.

Senada dengan Abri Danar, Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Iswandi, menyambut baik informasi terkait data penempatan dan pelindungan PMI. 

“Selama ini data masih menjadi hal yang langka, padahal keberadaannya dapat menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Seperti pada tata kelola penempatan dan perlindungan PMI ini, banyak hal yang ternyata baru kami ketahui," ungkap H. Iswandi.

H. Iswandi menyatakan, pemda NTB memastikan akan segera menindaklanjuti hasil workshop ini dengan mengelaborasi program-program yang telah dirancang. 

“Dari sini kami melihat bahwa salah satu urgensi dalam penanganan PMI di NTB adalah penyiapan atau peningkatan kapasitas CPMI, kami harapkan PMI asal NTB dapat mengisi peluang kerja di luar negeri untuk sektor terampil," tutup H. Iswandi.

Dalam workshop tersebut, Sub Koordinator Pelindungan dan Pemberdayaan, Asyib Yulianto, menyampaikan pemaparan detail dalam diskusi panel sesi kedua, bersama perwakilan akademisi. * (Humas/UPT BP2MI Wilayah NTB/AH/MH)

-