Jakarta. BP2MI (2/8) – Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rinardi, menerima kunjungan delegasi United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di Ruang Rapat Adelina Sau, BP2MI, Jumat (2/8/2024),

UNODC adalah Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang membidangi permasalahan Kriminalitas lintas negara dan regional, termasuk perdagangan orang (Human Trafficking) dan Penyelundupan Orang (People Smuggling).

UNODC diwakili tiga orang delegasi yakni, Methodology Officer UNODC Korea, David Ravaux, Research Officer UNODC Headquarters, Giulia Serio, dan Programme Officer UNODC Indonesia, Abie Sancaya. 

Pertemuan membahas penjajakan kolaborasi khususnya dalam hal integrasi data mengenai masalah perdagangan orang yang menimpa Para Pekerja Migran Indonesia.

Research Officer UNODC Headquarters, Giulia Serio mengpresiasi  atas sambutan luar biasa BP2MI atas kedatangan pihaknya. Ia menjelaskan saat ini UNODC sedang merancang sebuah Global Program untuk menemukan alternatif solusi penanggulangan Perdagangan manusia dan penyelundupan orang.

“UNODC saat ini tengah menginisiasi suatu riset pendataan statistik mengenai Perdagangan manusia terutama pekerja Migran, dan kami tengah mencari negara counterpart, setelah di Amerika Selatan kemitraan dilakukan dengan Peru dan di Afrika dengan Ghana. Saya juga sangat mengapresiasi untuk keterlibatan pemerintah Indonesia, karena menurut kami kapasitas pemerintah indonesia sudah sangat mumpuni terkait pendataan. Jika pemerintah indonesia menerima, kami berencana mengadakan working group meeting negara-negara Asia dengan Indonesia akan menjadi host-nya. Output dari pertemuan tersebut adalah guidelines yang akan digunakan sebagai acuan dari Unietd Nations (UN) di tahun 2026”, terang Giulia.

Programme Officer UNODC Indonesia, Abie Sancaya, menjelaskan bahwa saat ini tantang pendataan mengenai praktik perdagangan manusia dan penyelundupan orang masih harus dihadapi.

“Program ini dilakukan untuk mendorong pendataan Statistik korban-korban TPPO dari Pekerja Migran Indonesia, supaya kita memiliki data yang terintegrasi mengenai permasalahan tersebut. UNODC sendiri telah mengeluarkan panduan terkait PMI selama 3 hari telah dilokakaryakan, namun masih harus disempurnakan”, tukas Abie.

Sekretaris Utama, Rinardi menerangkan bahwa BP2MI adalah lembaga yang menjadi referensi Presiden terkait jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Ia menyampaikan tantangan yang masih dihadapi pemerintah yakni pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural tanpa melalui syarat administratif yang dipersyaratkan peraturan dan perundang-undangan.

“Saat ini  jumlah PMI yang tercatat dalam sistem kami di Command Center  BP2MI yang bekerja di luar negeri. Namun, jika mengaminkan data World Bank tahun 2017, ada 9 juta Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, artinya ada selisih dan perbedaan jumlah data. Kami mensinyalir selisih data ini merupakan mereka yang diberangkatkan secara non prosedural dan tidak menutup kemungkinan merupakan korban tindak pidana perdagangan orang”, ujarnya. 

Rinardi kemudian mengajak delegasi untuk menyaksikan fasilitas pendataan yang terdapat di Command Center BP2MI, sebagai referensi kualitas data pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

“Tentu saja BP2MI berpegang pada ruang lingkup tugas fungsi kami sesuai Undang-undang 18 Tahun 2017. Upaya Pelindungan kami lakukan dengan basis data penempatan yang menghimpun seluruh informasi mengenai Pekerja Migran Indonesia, mulai dari nama, daerah asal, dimana ia bekerja, siapa nama pemberi kerjanya, hingga berapa gajinya. Semua terdapat di Command Center kami. Kami mempersilahkan data ini untuk digunakan dalam kolaborasi konstruktif dalam menanggulangi Perdagangan manusia dan Penyelundupan orang”, tutup Rinardi.**(Humas)