Jakarta, BP2MI (15/9) – Menkopolhukam Mahfud MD pimpin Rapat Koordinasi Khusus tingkat Menteri bahas penegakan hukum dan pencegahan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke Malaysia dan Kamboja. 

Rapat berlangsung tertutup selama dua jam dipimpin langsung oleh Mahfud MD. Diikuti oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi LP, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadhil Jumhana, Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) RI, serta dari Ditjen Imigrasi, Bareskrim POLRI, Kementerian terkait lainnya, serta jajaran Deputi BP2MI. 

Pada kesempatan terpisah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan upaya penanganan dan pencegahan pengiriman PMI Nonprosedural telah dilakukan BP2MI sesuai kewenangan. Hal tersebut dilakukan BP2MI bersama instansi terkait lainnya. 

"BP2MI tidak mungkin melakukan sendiri, karena itu butuh koordinasi dengan semua lintas sektor. Penempatan ilegal kita tegakkan dengan satgas. Sementara, praktek ijon renternir kita hadapi dengan KUR PMI," kata Benny. 

Sehari sebelumnya, BP2MI telah melaksanakan Focus Group Disscussion (FGD) bertemakan PMI Merdeka dari Sindikat Ilegal, yang dilaksanakan di Tangerang, Rabu, (14/9/2022). Dari FGD tersebut diperoleh informasi bahwa sebanyak 2.540 PMI telah berhasil diselamatkan dari sindikat penempatan PMI illegal dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

"Selama dua tahun terakhir BP2MI telah berhasil menyelamatkan  2.540 PMI dari bahaya sindikat. Ini akan terus kita lakukan agar para PMI tidak menjadi korban pengiriman ilegal," tutur Benny saat FGD.*** (Humas/DH).

-