Kabupaten Bandung, BP2MI (28/1/2024) – Kepala BP2MI Benny Rhamdani  Sosialisasikan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat Sukapura, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/1/2024).

Sejak dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menjabat sebagai Kepala BP2MI pada 2020 lalu, Benny mendapatkan fakta yang mengejutkan tentang Pekerja Migran Indonesia.

Di hadapan ratusan peserta yang berasal dari Kecamatan Baleendah, Ciparay, Pacet, dan sekitarnya, Benny menyatakan bahwa kejahatan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan untuk Pekerja Migran Indonesia di zaman dahulu, dilakukan oleh para calo yang dibekingi oleh oknum aparatur yang memiliki atribut kenegaraan.

“Begitu jahat oknum pejabat yang membekingi calo keberangkatan Pekerja Migran Indonesia. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Tidak semestinya pejabat berdiri dalam medium yang lebih tinggi dari rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat juga,” ungkap Benny.

Jika Pekerja Migran Indonesia berangkat secara prosedural, Benny yakin mereka berangkat secara aman dan pulang dengan selamat membawa hasil-hasil kerja mereka.

“Karena 90% kasus-kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia, berangkat secara nonprosedural melalui calo dan sindikat. Mereka pulang dalam kondisi menderita sakit secara fisik dan mental. Bahkan sejak tahun 2020 sampai dengan 25 Januari 2024, sejumlah 2.300 lebih Pekerja Migran Indonesia pulang dalam keadaan meninggal,” tutur Benny. 

Menurut data lain yang dimilikinya, para calo yang dibekingi aparat tersebut hampir tidak tersentuh hukum. Sebagai contoh, sebagian besar tujuan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Bandung adalah Arab Saudi, dengan pekerjaan di sektor informal.

“Akibat banyaknya kasus-kasus hukum yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah RI masih menutup jalur penempatan kerja sektor informal ke Arab Saudi, bagaimana bisa lolos? Percayalah, nanti kelak Sang Maha Kuasa akan mencatat semua dan mempertanggungjawabkan semua tindakan para pejabat korup,” tegasnya.

Benny kemudian ingin merubah tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi semakin terbuka dan transparan kepada publik. Dari slip gaji pejabat, rapat pimpinan pengambil kebijakan publik, sampai dengan kegiatan pelepasan para Pekerja Migran Indonesia diumumkan secara langsung di media sosial.

“Perlakuan istimewa BP2MI kepada Pekerja Migran Indonesia, seperti pelepasan yang dihadiri pejabat dan tokoh nasional, sampai dengan dialog dengan Pekerja Migran Indonesia yang tertimpa musibah,” pungkas Benny.

Kepala Pusat Data Dan Informasi BP2MI, Devriel Sogia, serta Kepala BP3MI Jawa Barat Kombes Pol. Mulia Nugraha, dalam sesi tanya jawab, kemudian menjelaskan secara teknis tentang apa itu penempatan Pekerja Migran Indonesia secara resmi, dan apa saja skema-skema penempatan resmi itu.

“Kabupaten Bandung sebagian besar penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Namun tidak semua P3MI resmi, lalu bagaimana mengecek mana P3MI yang resmi atau calo sindikat? Cek website bp2mi.go.id, atau datang langsung ke BP3MI Jawa Barat di Kota Bandung,” jelas Devriel. (Humas)

-