Jakarta, BP2MI (9/1) - Sebanyak 302 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Program G to G Korea Selatan kembali dilepas oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di awal Tahun 2023. 

PMI tersebut akan bekerja pada sektor Manufaktur dan Perikanan. Para PMI dijadwalkan terbang ke Korea Selatan pada Senin malam (9/1/2023) dan Selasa (10/1/2023).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani  mengucapkan terimakasih atas kehadiran Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dr. H. Moeldoko. Ia berharap kehadiran Moeldoko dapat memberikan semangat kepada 302 CPMI yang akan segera terbang ke Korea. 

“Saya mengenal Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai sosok yang mengerti akar permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam forum ini, selain ada 302 CPMI yang akan berangkat, turut hadir pula 200 orang pejabat koordinator dan subkoordinator di lingkungan BP2MI. Kami memohon agar Bapak Moeldoko memberikan motivasi dan arahan untuk kami semua agar kerja-kerja yang dilakukan menjadi semakin progresif”, ungkap Benny, Senin (9/1/2023) di Ballroom el Hotel Royale, Jakarta Utara. 

Benny mengutarakan, dalam dua tahun kepemimpinannya, upaya tata Kelola Pelindungan yang menjadi kewenangan BP2MI telah mengalami eskalasi yang besar, dibuktikan dengan kehadiran fasilitas istimewa bagi para PMI, hingga upaya mewujudkan kehadiran negara dalam aspek pembiayaan keberangkatan bagi CPMI.

"Saat ini kita mengalami tren positif penempatan yang berdasarkan data kami, hingga 31 Desember 2022, sebanyak 200.761 PMI telah ditempatkan. Kami sampaikan kepada bapak Moeldoko, bahwa saat ini telah tersedia lounge PMI dan fast track di enam bandara Internasional, yakni di Semarang, Surabaya, Lombok, Bali, dan Medan, menyusul Bandara Soekarno-Hatta yang telah memiliki fasilitas tersebut sebelumnya. Terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan pada 10 sektor pekerjaan, adalah kebijakan yang lahir karena empati, terhadap situasi dimana PMI dihisap darahnya oleh lintah darat, dan mafia ijon rente. Para PMI pulang tidak memiliki apa-apa karena gajinya habis membayar utang dengan bunga yang tinggi. Saya sangat terharu ketika pak moeldoko menyepakati, jika sebagian biaya penempatan ditanggung oleh pemberi kerja, maka sebagian biaya penempatan kerja sudah seharusnya dibiayai oleh negara”, tambah Benny. 

Masih menurut Benny, Negara telah menikmati devisa yang sangat besar dari PMI dan sudah selayaknya menyediakan fasilitas yang istimewa, bahkan sudah seharusnya dapat membiayai sepenuhnya keberangkatan PMI ke negara Penempatan. 

“Sumbangsih PMI kepada negara mencapai 159,6 Triliun Rupiah per tahun. Berdasarkan perhitungan kami, jika negara harus menanggung biaya penempatan kepada 270 ribu PMI dengan angka moderat 30 Juta Rupiah, maka Negara hanya mengeluarkan sekitar 8,2 Triliun Rupiah. Angka ini tentu saja terpaut jauh dari sumbangsih PMI terhadap perekonomian. Sebagai wujud penghargaan negara, kami saat ini tengah membahas kebijakan Pembebasan biaya masuk barang PMI Bersama Ditjen bea cukai Kemenkeu, dan kebijakan Perumahan Murah Bersubsidi bagi PMI yang juga tengah dibahas Bersama kementerian PUPR”, pungkas Benny.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko saat memberikan motivasi dan melepas para CPMI, menyampaikan apresiasi besarnya atas perubahan yang terjadi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan PMI.

"Penghargaan kepada Kepala BP2MI yang telah melakukan perubahan besar, dan memang ketika kita diberi kepercayaan, kita harus melakukan perubahan. Saya menyaksikan, banyak hal-hal yang telah diperbaiki, dirubah menuju hal-hal yang baik. Terimakasih sekali lagi kepada bapak Benny Rhamdani, jangan pernah berhenti melakukan perbaikan”, terang Moeldoko. 

Moeldoko menyampaikan, pihaknya saat ini bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk BP2MI tengah menggodok suatu solusi konstruktif bagi perbaikan skema Pembiayaan Penempatan PMI.

“Kita di Kantor Staf Presiden (KSP) sudah berkali kali mengadakan rapat membicarakan para CPMI. Ketika ada masalah kita carikan solusi, ada masalah lagi kita carikan solusi lagi. Kami sangat concern terkait hal ini, kita tidak ingin ada warga yang terluka. Saat ini kita tengah menggodok skema pembiayaan yang memudahkan para CPMI, maka kita memformulasi terkait pra penempatan dan penempatan. Saya telah memerintahkan kepada deputi III KSP untuk segera merampungkan suatu solusi pembiayaan dengan mengundang semua stakeholder yang relevan dan terlibat dalam skema pembiayaan. Dalam konteks ini, walau negara tidak memobilisasi, bagi anak muda yang ingin menggapai mimpinya dimasa depan, maka kita carikan solusi bagi para PMI”, tambah Moeldoko.

Moeldoko turut mengingatkan kepada para CPMI agar senantiasa fokus dalam bekerja serta senantiasa menjaga nama baik Indonesia di negara penempatan.

“Untuk kalian, anak-anak muda yang akan berangkat, berhematlah dan jangan hidup foya-foya, manage dengan baik keuangannya, namun saya berharap gizinya tetap dijaga dengan baik. Yang kedua, kalian bekerja di negara orang, maka kalian adalah diplomat/duta yang merepresentasikan bangsa indonesia. Berdiri dengan kepala tegak, pulang dengan membusungkan dada, kepala tegak itu adalah kehormatan negara. Cerminkan seperti inilah orang Indonesia, jangan menodai itu. Ketiga, bekerja dengan penuh dedikasi atas pekerjaan yg dibebankan, maksudnya kalian harus bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh atasan. Jangan berperilaku seenaknya, apalagi kabur-kaburan. Saya yakin, kamu pasti bisa”, pesan Moeldoko disambut riuh para CPMI.

Agenda Pelepasan turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta, S.H.; Deputi III KSP, Edy Priyono; Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Fajar Dwi Wisnuwardhani; Direktur Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafii dan; Ketua Umum Aspataki, Syaiful Mas’ud.**(Humas/BP2MI/AH/BJG/TDW/MH/Aff)