Jakarta, KP2MI (22/1) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menginginkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang dilantik bekerja dengan energi tinggi dan solid.

Menteri Karding menyatakan bahwa, pelantikan 8 pejabat pimpinan tinggi ini adalah momentum yang tepat untuk para pejabat menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

“Pada rapat paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Rabu sore lalu, beliau berpesan 4 hal, yakni; Alokasi penyusunan anggaran harus berorientasi penciptaan lapangan kerja; Meningkatkan produktivitas SDM; Swasembada pangan dan hilirisasi energi; serta terobosan penggunaan teknologi modern,” ungkap Menteri Karding pada Rabu (22/1/2025)

Keempat hal tersebut, Karding berharap menjadi pola pikir bersama di Kementerian P2MI ini. Tambahnya, 4 pesan Presiden Prabowo tersebut masih erat kaitannya dengan tata kelola pekerja migran Indonesia.

“Presiden juga memberi amanat untuk mencapai visi misinya. Yakni kurangi kegiatan seremoni yang tidak memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat, jangan korupsi, jangan terlibat dengan narkoba, dan jangan pernah judi online. Para pejabat juga jangan ragu memberi ketegasan kepada pelaku yang melanggar,” ujarnya.

Karding lanjut mengungkapkan, Kementerian P2MI ditarget mengurangi pekerja sektor domestik, pekerja tanpa keahlian, dari 80% ke 60%. Sebaliknya menambah jumlah penempatan kerja dari skilled-worker. Dalam perspektif Presiden, imbuhnya, penambahan skilled-worker berarti menambahkan devisa negara.

“Selain target kualitas, target kuantitas juga bertambah. Tahun 2025 Kementerian ini dituntut untuk menambah penempatan dari 297 ribu di tahun lalu menjadi 425 ribu. Penambahan penempatan kerja dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi angka pengangguran,” jelasnya.

Maka dari itu, Karding lanjut menyatakan bahwa, para pejabat harus bekerja sesuai Key Performance Indicator (KPI) sesuai direktorat yang dibawahinya.

“Misalnya pada Direktorat Pelindungan, maka targetnya adalah mengurangi penempatan nonprosedural. Direktorat Pelayanan Pengaduan harus membuat alur proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Suka tidak suka, menurut Karding jika tanggung jawab Kementerian P2MI semakin luas, maka SDM harus ditambah, sistem harus diperbaiki, dan pekerjaan harus sebenar-benarnya.

Berikut daftar 8 pejabat pimpinan tinggi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja dilantik:

1. Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak. sebagai Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri;
2. Ahnas, S.Ag., M.Si. sebagai Direktur Jenderal Penempatan;
3. Rinardi, S.E., M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Pelindungan;
4. Muh. Fachri, S.STP., M.Si. sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan;
5. Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si. sebagai Inspektur Jenderal;
6. Kombes Pol. Raja Sinambela, S.H. sebagai Direktur Siber Pelindungan PMI;
7. Prof. Dr. Moch. Chotib., S.Ag., M.M. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital; dan
8. Agustinus Gatot Hermawan, S.H., M.H. sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.*

--