Jakarta, BP2MI (1/2) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali bertemu dengan pihak TETO, perwakilan otoritas Taiwan di Indonesia, mengenai penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipicu adanya 85 PMI di Taiwan yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tiba pada bulan Oktober-November 2020.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia serius dalam mengusahakan dibukanya kembali penempatan PMI ke Taiwan.

"Sebelumnya kami sudah mengadakan pertemuan sebanyak 3 kali dengan TETO mengenai hal ini. TETO meminta Indonesia  menyediakan sebanyak 30-50 sarana kesehatan bagi PMI agar dapat melaksanakan tes PCR sebelum keberangkatan. Saat ini kami menginformasikan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan surat tentang penetapan laboratorium pemeriksaan Covid-19 sebanyak 90 laboratorium. Dengan ini kami berharap Taiwan dapat mempertimbangkan hal ini," jelas Benny.

Adanya 90 laboratorium ini, lanjut Benny, diharapkan dapat menjadi dasar pemenuhan syarat dari TETO.

"Saat ini ada kurang lebih 6.000 PMI yang siap berangkat ke Taiwan. Dengan tertundanya penempatan ini, banyak masalah lain yang mengikutinya, sebut saja masa berlaku Visa, sertifikat kompetensi, juga hasil medical checkup yang tentunya membutuhkan biaya tambahan untuk diperpanjang," ungkap Benny.

TETO menanggapi hal ini dengan menyebutkan bahwa pihaknya akan langsung melaporkan kepada pemerintah pusat Taiwan mengenai surat dari Kementerian Kesehatan RI dan adanya 6.000 PMI yang siap diberangkatkan ke Taiwan agar dapat diambil keputusan selanjutnya.

"Kami akan menunggu keputusannya, dan saya juga tegaskan bahwa kalaupun nanti sudah dibuka kembali penempatan ke Taiwan, akan kami ketatkan pemeriksaan PCR bagi PMI, kami akan turun menyaksikan langsung untuk menghindari pemeriksaan PCR palsu," tegas Benny.

Selain itu, Kepala BP2MI juga menyampaikan bahwa BP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN mengenai vaksin untuk CPMI.

Dari pihak Teto, Director of Cunsular, Mr. Brian Koo menyampaikan kebijakan dispensasi perpanjangan Visa Kerja dari 3 bulan menjadi 5 bulan dan Job Order diperpanjang menjadi 3 bulan.

"Kami telah berkirim surat secara resmi dan saya sudah menyampaikan secara langsung kepada Menteri BUMN untuk meminta PMI menjadi prioritas penerima vaksin. Target 60.000 di tahun ini, dan kami meminta kuota 120.000," tutup Benny. ** (Humas/MIT)

-