Nota Kesepakatan Sebagai Wujud Komitmen BP2MI dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas PMI Nusa Tenggara Barat
-
Nota Kesepakatan Sebagai Wujud Komitmen BP2MI dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas PMI Nusa Tenggara Barat
Bali, BP2MI (8/11) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BP2MI, bertempat di Bali, Kamis (4/11/2021).
Sebagai salah satu wujud dari 9 Program Prioritas BP2MI, yaitu penguatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholders dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), BP2MI dengan 5 Kabupaten/Kota, dan 3 lembaga pendidikan dari NTB, akan menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan tersebut dengan rencana kerja.
“Sebelum terlaksananya penandatanganan nota kesepakatan ini, UPT BP2MI Wilayah NTB terus berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan di NTB dalam upaya peningkatan kerjasama,” ujar Abri Danar Prabawa selaku Kepala UPT BP2MI Wilayah NTB.
Lanjut Abri Danar menjelaskan, maksud dari tindak lanjut rencana kerja adalah, pembagian kerja yang mengerucut kepada masing-masih pihak sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
Misalnya, ruang lingkup tugas dari Pemerintah Daerah adalah memberikan sosialisasi, dan informasi terkait peluang kerja ke luar negeri kepada masyarakat. Informasi pelindungan PMI sebelum bekerja, selama bekerja di luar negeri, dan setelah bekerja. “Pelindungan sebelum bekerja dapat berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI).” jelas Abri Danar.
Sedangkan bagi lembaga pendidikan, ruang lingkup yang dimaksud adalah salah satu dari 3 nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
“Perguruan tinggi terlibat langsung dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam konteks ini adalah para CPMI. Perguruan tinggi dapat membekali CPMI kita dengan keterampilan khusus yang terkait dengan pekerjaannya melalui program training dan sertifikasi.” tutup Abri Danar.
Adapun 5 Pemerintah Daerah yang menandatangani nota kesepakatan dengan BP2MI adalah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan 3 Lembaga Pendidikan meliputi, Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, serta Universitas Teknologi Sumbawa. * (Humas/UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat/PE)
