Makassar, BP2MI (13/6) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan (Sulsel) berpartisipasi dalam pelatihan The Joint Migration and Development Initiative (JMDI) tentang migrasi dan pembangunan daerah, khususnya Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari Pemerintah Daerah, masyarakat sipil, dan asosiasi pekerja migran.

Pelatihan yang dilakukan secara daring pada Selasa (13/6) ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas otoritas daerah dalam merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan migrasi serta pembangunan yang efektif. 

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Agustinus Gatot Hermawan, memaparkan terkait migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Perubahan fundamental terjadi dari lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi pekerja migran yang mandiri dan berdaya, serta tidak dimobilisasi oleh calo. Undang-undang ini juga mengubah paradigm Pekerja Migran Indonesia sebagai pekerja kelas rendah menjadi lebih Bermartabat,” jelas Gatot.

Kepala BP3MI Sulsel, Suratmi Hamida, Kepala BP3MI Sulsel, Suratmi Hamida, menjelaskan, BP3MI Sulsel memiliki tiga tugas dan fungsi, yaitu, pelayanan penempatan, pelindungan, dan informasi. “Masalah utama penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya akses informasi tentang migrasi aman, kualitas dari sumber daya manusia, dan modus operandi yang dilakukan oleh para sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia,” papar Suratmi.

Perwakilan dari International Organization for Migration (IOM), Dian Zahara, menyampaikan, pendekatan pembangunan yang tepat dapat menyejahterakan para pekerja migran, memperkuat dampak positif migrasi, dan mengurangi persoalan yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi kolaborator pemerintah dan pelaku aktif dalam pembangunan daerah. * (Humas/BP3MI Sulsel/CLN)

-