Bandung, BP2MI (27/11) - Saya ingatkan bahwa saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Semua pihak dari hulu sampai hilir harus terlibat dalam upaya ini, mulai dari aparat di tingkat desa sampai ke Pemda, Perusahaan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan Imigrasi, serta Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri.

Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat membuka kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) APJATI secara virtual, yang turut dihadiri oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, di Bandung, Jumat (27/11).

"Semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, untuk melindungi hak-hak PMI, untuk menyejahterakan PMI dan keluarganya, dan menjadikan PMI menjadi duta bangsa indonesia di masyarakat internasional," tambah Jokowi.

Untuk itu sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi, BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman ilegal PMI. "BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal," tegas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Di dalam momentum Munas APJATI 2020, Benny mengajak seluruh stakeholder, utamanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tergabung dalam APJATI, untuk memberikan dampak besar bagi perwujudan pelindungan PMI yang berorientasi pada keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI.

"Harus menjadi prinsip bagi kita semua bahwa keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak, untuk mewujudkan pelindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki," jelas Benny.

Terlebih lagi, lanjut Benny, asosiasi P3MI yang dalam hal ini adalah APJATI, merupakan mitra dialog strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.

"Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan pelindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Sehingga sinergi dan kolaborasi, kerjasama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan Asosiasi P3MI, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan," ujar Benny.

Terakhir, Benny juga mengapresiasi pemilihan tuan rumah penyelenggaran Munas APJATI 2020 di Bandung, Jawa Barat, merupakan tempat yang tepat. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, menurut Brouwer, tanah pasundan diciptakan oleh Tuhan saat tersenyum. Kedua, Jawa Barat adalah kantong PMI dimana sepertiga dari 3,7 juta PMI yang diberangkatkan secara prosedural adalah PMI yang berasal dari Jabar, namun sebaliknya juga tercatat sebagai provinsi dengan PMI nonprosedural terbanyak. Dan ketiga, yang penting untuk diapresiasi adalah Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sedang mempersiapkan regulasi Perda Pelindungan PMI.*** (Humas/SD)