Jakarta, BP2MI (13/04) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, temui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, di  Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (13/04/2023). Pertemuan ini dalam rangka upaya penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BP2MI.

Benny menjelaskan kondisi terkini di BP2MI, jika dilihat dari aspek kelembagaan, struktur organisasi dengan pendekatan tugas dan fungsi yang homogen dan hanya dibedakan berdasarkan kawasan itu kurang optimal.

“Hal ini mengakibatkan kurang berdampak nyata terhadap optimalisasi percepatan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan keluarganya. Seperti adanya tumpang tindih tugas yang beririsan antar kawasan dan program kegiatan yang homogen,” ujar Benny.

Jika dilihat dari aspek SDM, lanjut Benny, tugas dan fungsi BP2MI yang cukup berat masih belum didukung dengan jumlah SDM yang memadai. Per tanggal 31 Maret 2023, jumlah PNS di BP2MI adalah 899 orang, anggota Polri 24 orang, pejabat penugasan dari Kementerian Luar Negeri 1 orang, dan PPNPN 452 orang.

Untuk itu, Benny memaparkan, perlu adanya penguatan kelembagaan melalui perubahan Peraturan Presiden 90 Tahun 2019, berupa perubahan kelembagaan BP2MI menjadi pendekatan fungsi, yang mencerminkan semangat pelindungan PMI land based dan sea based. Selain itu, penguatan kelembagaan dengan dimunculkannya struktur Sekretariat Kedeputian untuk pengendalian SDM, tata laksana, program/anggaran, dan monitoring evaluasi Kedeputian. Serta, mengembalikan kelompok Ahli/Tenaga Profesional sebagaimana pernah ada di Perpres 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI dan juga di beberapa LPNK, untuk mendukung kinerja Kepala BP2MI.

Di samping itu, Benny juga menyampaikan upaya penguatan SDM, berupa dukungan penetapan formasi melalui pengadaan ASN BP2MI Tahun 2023, untuk ASN sebanyak 700 orang yang terdiri dari PNS 400 formasi dan PPPK 300 formasi. Mengingat BP2MI memiliki 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 28 Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yang tersebar di Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Kami juga meminta dukungan atas usulan Jabatan Fungsional baru yang berkarakteristik migrasi internasional untuk penguatan pelindungan terhadap CPMI, PMI dan keluarganya. Serta meminta persetujuan atas formasi Jabatan Fungsional Ahli Utama dalam rangka dukungan pola karir ASN di Lingkungan BP2MI,” jelas Benny.

Atas usulan-usulan itu, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, menanggapi secara positif dan mendukung penguatan kelembagaan dan SDM yang akan dilakukan oleh BP2MI. Ia meminta Kepala BP2MI untuk menyampaikan hal tersebut secara tertulis.

Turut hadir Sekretaris Utama, Rinardi; Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon; Kepala Pusat Data dan Informasi, Yana Anusasana Dharma Erlangga; serta jajaran Kementerian PAN-RB.** (Humas/SD)