Jakarta, BP2MI (3/8) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, bertemu langsung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, guna berkoordinasi terkait rencana pengadaan Tes PCR bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Dalam pertemuan ini, Benny menyampaikan bahwa sebanyak 88.973 orang CPMI siap diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri, setelah sebelumnya tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Akibat Covid-19, maka Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Kepmenaker Nomor 151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun pada Kamis, 30 Juli 2020 minggu lalu telah dikeluarkan Kepmenaker Nomor 294 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Ini memungkinkan adanya pemberangkatan 88.973 orang CPMI tersebut ke 14 negara penempatan," ungkap Benny.

Ia menambahkan, bahwa para CPMI ini harus melakukan tes PCR sebelum diberangkatkan, agar tidak timbul permasalahan di negara penempatan.

"Untuk itu, tes PCR ini perlu dilakukan sebelum mereka berangkat ke negara penempatan. Baiknya tes ini dilaksanakan sebanyak tiga kali, yakni pertama saat mereka berada di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di daerah, kedua saat mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di Jakarta, dan ketiga saat sudah tiba di negara penempatan. Untuk tes ketiga ini jelas akan dibiayai oleh perusahaan pengguna jasa CPMI tersebut," tutur Benny.

Lalu mengenai biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti dua tes PCR awal, Kepala BP2MI berkoordinasi dengan Kepala BNPB dalam hal ini sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Diharapkan seluruh biaya tersebut tidak dibebankan kepada para CPMI. 

Selaras dengan itu, Kepala BNPB juga setuju terhadap pengadaan tes PCR sebelum keberangkatan tersebut.

"Kami mendukung agar Tes PCR ini harus dilakukan bagi CPMI. Jangan sampai setelah sampai di negara penempatan, baru terdeteksi ada yang positif Covid-19. Kami siap mengakomodasi pengadaan tes ini dengan merangkul berbagai pihak yang mampu melakukan tes hingga total lebih dari 10.000 orang per hari," tambah Doni.

Untuk itu Kepala BNPB menyampaikan agar Kepala BP2MI segera berkoordinasi dengan Menteri Perekonomian mengenai kepada siapa biaya Tes PCR ini akan dibebankan nantinya.

"Segera saja berkoordinasi dengan Bapak Menteri Perekonomian mengenai pembiayaannya, apakah sepenuhnya akan ditanggung oleh negara atau oleh perusahaan pengguna," tutup Doni. ** (Humas/Aff/MIT)

-