Saturday, 27 April 2024

Berita

Berita Utama

UPT BP2MI Kendari Koordinasikan Nota Kesepahaman dengan Pemda Kabupaten Konawe Selatan

-

00.09 15 September 2021 1045

UPT BP2MI Kendari Koordinasikan Nota Kesepahaman dengan Pemda Kabupaten Konawe Selatan

Kendari, BP2MI (15/9) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BP2MI dan Pemda Konawe Selatan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, di Kantor Bupati Konawe Selatan pada hari Rabu (15/9/2021).

Kepala UPT BP2MI Kendari, La Ode Askar, menyampaikan tindak lanjut Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan oleh BP2MI beberapa bulan yang lalu di Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Gubernur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara tentang sosialisasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Pasal 40, 41, dan 42 pada Undang-undang tersebut memberikan mandat, peran, dan wewenang dalam hal pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk itu, perlu adanya perjanjian nota kesepahaman antara Pemda Konawe Selatan dan BP2MI untuk mengalokasikan anggaran dalam pelindungan PMI, khususnya Kabupaten Konawe Selatan,” ujar La Ode Askar.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh BP2MI, pada periode tahun 2018 hingga 2020 PMI yang bekerja ke luar negeri asal Kabupaten Konawe Selatan ada sebanyak 108 orang  dan masih banyak lagi yang tidak terdata karena berangkat secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk memerangi para mafia yang memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ini secara ilegal, khususnya yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, menyampaikan apresiasi serta berterima kasih kepada BP2MI, mengingat BP2MI sangat berperan aktif dalam upaya melindungi PMI. “Kami ingin sekali melakukan bekerja sama dengan BP2MI dan sudah menjadi kewajiban kami selaku Pemda untuk melindungi warga kami yang menjadi PMI di luar negeri,” ujar Rasyid. * (Humas/UPT BP2MI Kendari)