Tokyo, BP2MI (24/6) – Melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Jepang, Delegasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan Courtesy Call dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, dalam upaya memperkuat program penempatan IJEPA atau G to G Jepang, di Kantor Kedutaan Besar untuk Jepang, Tokyo, Senin (24/6/2024).

Pada kesempatan tersebut, Delegasi BP2MI yang dipimpin oleh Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, diterima langsung oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Jepang, His Excellency (H.E.) Mr. Heri Akhmadi.

Dalam pengarahannya, H.E. Heri Akhmadi menyampaikan bahwa dalam rentang tiga tahun terakhir terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap angka Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dan tinggal di wilayah Jepang.

“Dalam tiga tahun terakhir terjadi lonjakan WNI dari 60 ribu menjadi 180 ribu. Pertumbuhan WNI yang terlalu cepat di Jepang perlu diperhatikan, karena sebagian besar menempati wilayah atau destinasi non penempatan dengan angka yang sangat tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan para WNI ini adalah korban human trafficking”, ungkapnya. 

H.E. Heri Akhmadi mengingatkan, agar penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kualitas serta mental Pekerja Migran Indonesia untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

“Jika melihat kebutuhan pekerja asing di Jepang, jumlahnya memang sangat besar. Namun tentu saja kita tidak dapat gegabah untuk mengirimkan Pekerja MIgran Indonesia tanpa persiapan. Harus ada suatu roadmap, atau rumusan kebijakan Penempatan Pekerja Migran yang terencana secara baik dan memperhitungkan nilai positif bagi kita di masa depan”, tambahnya.

Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, menyampaikan rasa terimakasihnya atas sambutan serta pengarahan yang disampaikan Dubes RI untuk Jepang. 

“Kami berterimakasih telah diterima dengan baik dalam kunjungan kami di Jepang kali ini, dan hal-hal yang telah dibahas akan menjadi laporan kami kepada Kepala BP2MI, sebagai upaya memperkaya cara pandang dan pelaksanaan kebijakan tata kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik ke depan,” tandas Seriulina. ** (Humas)