Jakarta, BNP2TKI (01/11/2019) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia menuju Pelabuhan Lahad Datu Sabah, Malaysia pada Kamis, (31/10/2019) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, yang menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar mengusahakan agar Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi PMI sudah harus beroperasi pada bulan Desember nanti, sekaligus juga akan disiapkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pengurusan dokumen PMI.

“Kepala Dinas dan Lembaga terkait sudah lengkap membahas segala persiapan, Insya Allah Desember paling lambat sudah siap beroperasi, kami juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian/Lembaga terkait untuk dukungan operasionalnya,” tegas Gubernur Sulawesi Barat.

Dukungan operasional kapal yang rencananya mengangkut Calon PMI oleh PT. Panca Merak Samudera melalui Kapal Laut KM. Cattleya Express, saat ini telah mendapatkan perijinan Pelayaran menuju Pelabuhan Lahad Datu Sabah Malaysia dari Pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar.

Direktur Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen (KVPD) BNP2TKI, Haposan Saragih, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya atas rencana Pemprov Sulbar tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemda terhadap pelayanan kepada PMI khususnya wilayah Sulawesi Barat. Sehingga nantinya calon PMI asal Sulbar tidak perlu jauh jauh ke Parepare, baik untuk keberangkatan dan pemulangan dari dan ke Sabah Malaysia.

Terkait dengan pendirian LTSA, BNP2TKI siap untuk memfasilitasi melalui BP3TKI Makassar dengan dukungan SDM dan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi lainnya, seperti Imigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pendirian LTSA di Provinsi Sulbar akan dibangun di Kabupaten Polewali Mandar, yang telah disiapkan gedung/kantor LTSA. Pemprov juga telah mendapat anggaran dari Kemnaker di tahun 2020 mendatang untuk penyediaan meubelair dan elektronik.

“Keseriusan Pemprov Sulbar dan Pemkab Polewali Mandar tersebut tentunya patut didukung sebagai upaya pelayanan maksimal bagi PMI,” ujar Haposan.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Ditjen Imigrasi, Ditjen Dukcapil, Ditjen Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Perwakilan BPH Migas, Direktur KVPD BNP2TKI, Kepala BP3TKI Makassar, Staf Khusus Gubernur, Kepala OPD Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar, serta Dirut PT. Panca Merak Samudera.*** (Humas/TCA)

-