Blitar, Jakarta (14/4) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat sasaran keuangan inklusif.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama stakeholder keuangan inklusif telah menyusun skema sinergi dan kolaborasi mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi segmen Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga PMI yang merupakan salah satu kelompok masyarakat sasaran keuangan inklusif sebagaimana amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Plt. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Farid, menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergitas antar pihak sangat diperlukan, mengingat keterbatasan anggaran yg merupakan permasalahan klasik dari semua Instansi perlu mendapatkan dukungan dari BUMN maupun Swasta.

"Hal ini diperlukan agar bisa memberikan manfaat bagi para purna PMI yang telah berjuang untuk keluarganya. Sebagaimana tagline dari Kepala BP2MI, Benny Ramdhani 'Pergi Migran Pulang Juragan'," tutur Farid pada kegiatan FGD Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Purna PMI, dan Keluarga PMI anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Purna (Pertakina) di Jawa Timur, Rabu (13/04/2022).

Hadir dalam FGD ini, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo, yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Seketaris DNKI.

“Program pemberdayaan melalui klaster peternakan dan usaha kreatif bagi Purna PMI dan Keluarga PMI merupakan implementasi yang nyata dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif sekaligus komitmen kuat dari pemerintah pusat maupun daerah, asosiasi, dan industri dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Erdiriyo.

Sebagai asosiasi yang menaungi hampir 7.000 anggota yang terdiri dari Purna PMI dan keluarga PMI, Pertakina berfokus pada pengembangan usaha-usaha kelompok bagi Purna PMI di bidang peternakan, pertanian, jasa, produk olahan, dan jasa untuk lebih berdaya saing dan mencapai kemandirian. 

“Kolaborasi ini harapannya dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia agar ketika kembali ke tanah air para pahlawan devisa dapat berdaya guna. Pergi sebagai migran, pulang menjadi juragan,” tambah Erdiriyo.

Bupati Blitar yang turut hadir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung pemberdayaan bagi purna PMI dan keluarga PMI melalui klaster berbasis peternakan dan komoditas. Sebagai daerah asal PMI tertinggi ketiga, Kabupaten Blitar kian gencar memaksimalkan potensi dari purna PMI dan keluarga PMI melalui program kewirausahaan dan OVOP (one village one product).

Turut hadir dalam FGD ini Sekretaris Daerah Blitar, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian selaku Seketaris DNKI, Pimpinan OPD Kabupaten Blitar terkait, Ketua Pertakina, Direksi Bank BJB, Jamkrindo, Pegadaian, dan CJM.  *** (Humas/Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika/Restu)

-