Banda Aceh, KPPMI (6/11) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh terima audiensi dari sejumlah lembaga, termasuk LSM Green Peace Indonesia, Sumatera Environmental Initiative, dan Serikat Buruh Indonesia, Rabu (6/11/2024).

Dalam audiensi ini, perwakilan dari masing-masing lembaga menyampaikan perhatian mereka terhadap kasus-kasus eksploitasi yang dialami oleh Awak Kapal Perikanan (AKP) migran Indonesia di kapal berbendera asing, khususnya dari Aceh.

Beberapa kasus yang disampaikan contohnya, hilang kontak dengan keluarga, penelusuran, pemulangan, serta upaya hukum untuk memperjuangkan gaji yang belum dibayarkan kepada mereka.

Para LSM tersebut juga berharap, kasus-kasus ini juga menjadi momentum untuk menuntut hukuman bagi pelaku perekrutan ilegal yang bertanggung jawab atas penderitaan para korban.

Para perwakilan lembaga juga menegaskan komitmen mereka untuk terus memberikan perlindungan dan mendampingi PMI dalam proses hukum yang masih berjalan. Selain itu, program pencegahan keberangkatan ilegal akan menjadi fokus bersama, khususnya dengan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan dan pelatihan di Aceh.

Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, menyatakan apresiasinya terhadap upaya pencegahan yang dilakukan lembaga-lembaga ini.

Siti menekankan bahwa edukasi kepada masyarakat Aceh sangat penting terkait bagaimana prosedur bekerja di luar negeri secara resmi.

“Luas wilayah Aceh dengan 23 kabupaten/kota memang menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural,” ujarnya.

Siti bersama para LSM sepakat, BP3MI Aceh dan lembaga-lembaga pendukung akan terus memperkuat upaya penanganan kasus dan pencegahan, guna meminimalkan eksploitasi pekerja migran serta meningkatkan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. (Humas/BP3MI Aceh)

--