Jakarta, BP2MI (11/7) – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menerima kunjungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Pada kunjungan tersebut, Kepala BRSDM KP, I Nyoman Rudiarta mengatakan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M, agar memetakan serapan dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri, untuk lembaga pendidikan kelautan dan perikanan yang dinaunginya.

“Pak Menteri telah memberi petunjuk untuk kerja sama. Tentunya untuk memberikan rasa tenang kepada lulusan-lulusan tersebut, kita harus melakukan negosiasi government to government. Ada pengawasan yang baik dari government itu sendiri, sehingga anak-anak lulusan tersebut bisa berangkat dengan baik secara legal, mereka juga bisa kembali dengan tenang,” ujar Nyoman.

Harapannya bahwa kerja sama yang telah disusun pada tahun 2019, antara Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDM dengan BP2MI yang sebelumnya bernama Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dapat diperbarui kembali seiring dengan perubahan nomenklatur.

“Melalui badan ini, informasi-informasi pekerjaan itu sangat banyak sekali. Sehingga kami bisa menjalin kerjasama tersebut, untuk memberikan peluang yang lebih besar lagi kepada lulusan-lulusan, agar bisa berkiprah kalau mereka berkeinginan untuk mencari pekerjaan di luar negeri,” imbuhnya.

Merespon hal tersebut, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebutkan kerja sama antar dua badan ini menjadi penting dan strategis. Ini karena BRSDM KP melalui instansi pendidikan yang dinaungi, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi.

“Penting dan harus kita membangun kerja sama. Di sisi lain peluang kerja sangat terbuka, terlebih dengan SDM yang disiapkan secara kompeten oleh lembaga bapak. Sayangnya ini belum ditangkap sebagaimana peluang kerja yang tersedia. Saya memiliki data, misalnya dari tahun 2018 ini baru terserap kurang lebih 6.898, dan ini dari berbagai skema. Padahal setiap tahunnya justru lebih tinggi dari total empat tahun yang saya sebutkan tadi,” kata Benny.

Menurut Benny, harus adanya perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya telah dilakukan antara BNP2TKI dengan BRSDM KP, seiring dengan pergantian nomenklatur menjadi BP2MI.

“Mudah-mudahan tentu dengan kunjungan ini, pertama tentu kita akan memperbaiki kerja sama. Kedua, tindak lanjut dari kerja sama seperti apa. Ketiga, peluang kerja di setiap negara penempatan harus direbut, melalui kerja sama BP2MI dengan badan yang bapak pimpin. Ini keren menurut saya,” ujar Benny. **(Humas/MSA)

-