Semarang, BP2MI (18/11) - Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika (PP ASAF) BP2MI menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema ‘Evaluasi Terpadu Penempatan Pekerja Migran Indonesia Skema Penempatan Pemerintah ke Jepang dan Korea Selatan’. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 16-18 November 2023 di Hotel Novotel Semarang ini menghadirkan sejumlah materi terkait dengan alur, proses penempatan, peran desa, serta implementasi teknis dalam skema penempatan tersebut.

Dibuka oleh Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, FGD ini menjadi forum untuk berdiskusi dan mengevaluasi beragam aspek terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jepang dan Korea Selatan melalui skema Government to Government (G to G). Hadir sebagai narasumber adalah tokoh-tokoh kunci, yaitu Kepala Desa Sendang Dawuhan, Weleri, Kabupaten Kendal, Waryono; Kepala Kantor Imigrasi Semarang; Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah; Klinik Insani Medical Center; serta RS Primasatya Husada Citra Surabaya.

“FGD ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi masalah, namun juga memberikan ruang bagi penyusunan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan ke depan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan proses penempatan, serta melindungi Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan ke Jepang dan Korea Selatan melalui skema G to G,” ujar Seriulina, di Semarang, Kamis (16/11).

Dengan demikian, lanjut Seriulina, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara-negara tujuan tertentu. “Semoga rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini dapat diimplementasikan secara efektif demi peningkatan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia dan kebaikan bersama,” jelasnya.

Adapun materi yang menjadi fokus utama pembahasan, antara lain alur dan proses penempatan pemerintah G to G ke Jepang dan Korea Selatan, peran desa dalam mencegah penempatan yang tidak sesuai prosedur, serta pelaksanaan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia, termasuk kendala teknis dalam proses persiapan dokumen, seperti pengurusan paspor, SKCK, dan pelaksanaan medical check up bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Peserta yang hadir tidak hanya dari perwakilan BP3MI dan P4MI di seluruh Indonesia, tetapi juga melibatkan 10 Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari seluruh Indonesia yang telah memiliki MoU dengan BP2MI. Diskusi intensif dan sharing session pengalaman dari berbagai pihak terkait ini, memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.** (Humas/PP ASAF)