Saturday, 28 November 2020

Berita

Berita Utama

Kepala BP2MI Apresasi Inisiasi Jabar Buat Perda Pelindungan PMI

-

00.07 28 July 2020 907

Kepala BP2MI Apresasi Inisiasi Jabar Buat Perda Pelindungan PMI

Jakarta, BP2MI (27/7) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Yang pasti BP2MI memberikan rasa hormat, salut dan apresiasi kepada Jawa Barat untuk mengambil inisiasi terobosan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) pelindungan PMI," jelas Benny saat menerima kunjungan kerja  Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Perlindungan Pekerja  Migran Jawa Barat di Ruang Rapat Kepala BP2MI, Senin 27/7.

Benny mengatakan, Pemda memiliki peran yang sangat strategis karena dengan adanya Perda akan menekan penempatan PMI non prosedural. Karena itu, BP2MI sangat berterimakasih untuk pembuatan Perda perlindungan PMI ini.

Saat ini, lanjut Benny, situasi  sedang berada pada dua kejahatan besar. Pertama,  banyak PMI  mengalami korban eksploitasi karena adanya  sindikat mafia pengiriman pekerja migran non prosedural.

"Ini bisnis kotor, kita tidak boleh kalah untuk melawan mereka. Kita tidak boleh takut dengan kezaliman ini, kita juga  tidak boleh terjebak pada rutinitas," ujarnya.

Kejahatan kedua adalah sindikat praktik ijon dan rente. Sebelum bekerja, PMI sudah dijerat dengan pinjaman uang. PMI butuh uang transportasi, modal untuk pelatihan. Modal ini di sediakan olah Lembaga Keuangan atau Koperasi simpan pinjam. 

Padahal menurut Benny, para lembaga dan koperasi tersebut juga mendapatkan pinjaman dari Bank. Namun mereka meminjamkannya  lagi kepada PMI tentunya dengan bunga yang sangat tinggi.

"Ini kejahatan yang harus kita perangi. Untuk memutus ijon rente. Saya tanggal 17  Agustus akan mendatangani Perka Badan tentang pembebasan biaya PMI dan me-launching Satgas. Ini sekaligus memerdekakan PMI dari jeratan para sindikat dan mafia," tegasnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Johan Anwari mengatakan,  adanya audiensi dengan Kepala BP2MI, telah membuka wawasan bahwa pelindungan untuk PMI sangatlah diperlukan.

"Terimakasih telah menerima kami untuk audiensi dengan BP2MI. Kami berharap semoga PMI di asal Jawa Barat tidak ada yang berangkat secara non prosedural. Sehingga aman dan nyaman saat dalam bekerja," jelasnya. *(Humas BP2MI)